Jelang penyelenggaraan Pilkada 2018, Kapolres Sinjai Ikuti Rakor Pemutakhiran Data Pemilih

Tribratanews.polri.go.id – Polda Sulsel, Kapolres Sinjai Akbp Ardiansyah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkada 2018, Kamis (10/08/17).

Diselenggarakan di Aula warung makan nikmat, Jl. Persatuan Raya, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, acara ini dihadiri ketua KPUD sinjai, M. Arsal Arifin, ketua DPRD sinjai Abd. Haris Umar, Dandim 1424 Sinjai Letkol CZI Gunawan Susianto, MTR (Han) seluruh Komisioner KPUD sinjai, sekertaris KPUD sinjai, perwakilan pengurus parpol, para camat dan undangan lainnya.

Kegiatan rapat bertujuan agar tersusunnya daftar pemilih yang valid, akurat, komprehensif dan termutakhir untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2018 dan rapat koordinasi juga untuk memberikan gambaran data pemilih yang nantinya akan menjadi acuan saat pilkada.

Rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) masih terus bergulir hingga saat ini, sejak dilaksanakan pertama kali pada pertengahan tahun 2005. Dinamika penyelenggaraan Pilkada sudah kita ketahui bersama melalui berbagai pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik.

Termasuk munculnya berbagai prediksi terhadap pelaksanaan Pilkada, mulai dari prediksi optimis dengan landasan objektif yang dibumbui rumus-rumus yang memusingkan kepala. Hingga prediksi yang asal-asalan sekedar ingin menyenangkan salah satu calon peserta.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah secara langsung, mungkin berbagai kesulitan, halangan, atau kesalahan dalam proses pelaksanaannya dipastikan menimbulkan perdebatan atau perbenturan pendapat yang bercorak-ragam. Sepanjang pergulatan antara berbagai kepentingan dilakukan dalam koridor demokratis dan dengan cara-cara yang fair, tentu sangat berguna bagi lahirnya ide-ide baru untuk penyempurnaan Pilkada berikutnya.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan perihal menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,DPD dan DPRD.

Prinsip dasar yang dianut dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah dalam rangka mengembangkan nilai-nilai kehidupan demokrasi dengan mengedepankan penggunaan hak kedaulatan dan politik rakyat secara demokratis, transparan dan akuntabel. Sedangkan asas yang digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian idealnya, setiap warga negara dapat terjamin penggunaan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Tidak dipungkiri, dalam praktiknya pelaksanaan Pilkada selalu menimbulkan gejolak, terbukti tidak ada satupun penyelenggaraan Pilkada yang berjalan zonder konflik, yang umumnya berakar dari ketidakpuasan terhadap hasil akhir Pilkada. Sebagaimana diketahui dalam conflict fuctionalism terdapat konsep deprivation dan sense of injustice.

Pada konsep ini, perasaan diperlakukan secara tidak adil merupakan penyebab timbulnya konflik. Di luar kemungkinan adanya upaya mobilisasi massa dari pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Munculnya beragam konflik yang menyertai pelaksanaan Pilkada sejatinya ingin menggambarkan bahwa pelaksanaan Pilkada tidak lagi sekedar pertarungan untuk memperebutkan kursi nomor satu di daerah yang diharapkan mampu membawa daerah pada kehidupan yang lebih baik.

Tetapi lebih dari itu adanya sebuah pertarungan antar berbagai kekuatan dengan modal sumber daya yang tidak terbatas, apalagi dengan dibalut oleh satu tujuan “yang penting calonku menang”. Padahal, proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung pada dasarnya bukan sekedar memilih siapa yang akan menjadi pimpinan daerahnya, melainkan lebih dari itu, suatu proses pembelajaran kehidupan berpolitik dan demokrasi yang terwadahi dalam suatu koridor hukum yang benar.

Pengalaman keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang telah berhasil dan berjalan dengan baik dan diakui oleh dunia internasional, hendaknya dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.

Agar penyelenggaraan Pilkada berlangsung dengan sukses, tentu harus dibarengi dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif. Disinilah peran penting Polri sebagai pengemban fungsi pemerintahan yang bertugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, untuk bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan Pilkada agar berjalan dengan damai dan tertib.

Penulis : Bara

Editor : Umi Fadilah

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password