Gelar Operasi Penertiban Tambang Ilegal, Satgas Polres Bulukumba Sita 4 Eskavator

Tribratanews.polri.go.id – Polda Sulsel, Tim Satgas terpadu penertiban kegiatan usaha pertambangan diwilayah Kabupaten Bulukumba dipimpin oleh Wakapolres Bulukumba Kompol Syarifuddin (Ketua Tim Satgas) melaksanakan Operasi Penertiban Tambang Ilegal di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Gantarang, Kecamatan Bonto Bahari dan Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, Selasa (08/08/17).

Tim ini terdiri dari Kasat Sabhara AKP Sudirman, Kasat Binmas AKP Ambo Dalle, Kasi Propam Ipda Syamsul Bahri, Kabid Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Drs. Abd. Halim, Unit Tipiter Sat Reskrim, Unit Ekonomi Sat Intelkam Polres Bulukumba, Anggota Kodim 1411 Bulukumba, Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan (DLHK), Dinas Perizinan, Inspektorat, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas BPBD, Satpol PP, Camat Bonto Bahari, Camat Bontotiro, Kapolsek Bontobahari, Anggota Polsek Bontobahari, Kapolsek Bontotiro, serta Anggota Polsek Bontotiro.

Dalam operasi yang dipimpin oleh Waka Polres Bulukumba Kompol Syarifuddin, S.H, Tim Satgas berhasil mengamankan beberapa unit Mesin Rudal, Alkom, Pipa Paralon, dan Eskavator.

“Dilokasi tadi kita dapatkan 3 Unit Mesin Rudal, 1 Unit Alkom, Pipa Paralon 4 Inci sebanyak 8 Buah, serta 4 Eskavator. Untuk Eskavator kami lakukan penyegelan di masing-masing lokasi tambang sedangkan yang lain dibawa ke Mapolres Bulukumba untuk diamankan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” terang Wakapolres Bulukumba.

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Isi ayat pada pasal tersebut bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya pasir beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritorial NKRI berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan untuk kemakmuran atau kensejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.

Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945 diperjelas lagi didalam Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa “Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah”.

Dari kedua ketentuan pasal tersebut diatas, bahwa galian C (dalam hal ini pasir) yang terkandung didalam bumi menjadi milik Negara bukan milik perorangan meski berada di tanah mililk warga. Warga tidak berhak untuk menggali atau menambang pasir yang terkandung didalamnya tanpa persetujuan pemerintah, kecuali untuk kepentingan membangun rumah pribadi.

Penggalian tanahpun sebenarnya dilarang kecuali pengggalian untuk kepentingan umum seperti penggalian lubang tiang listrik, penggalian lubang tiang telpon. Namun yang jelas bahwa penggalian dan pengambilan bahan golongan C dibenarkan apabila pengambilan bahan galian golongan C sudah memiliki izin dari pemerintah dan apabila nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk dimanfaatkan secara ekonomis “diperjual-belikan”.

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan perusahaan galian C seharusnya tidak dapat lagi ditolerir. Pasalnya, kerusakan itu tidak hanya berdampak pada masyarakat sekitar wilayah tambang, namun sudah mengganggu kenyamanan masyarakat.

Melakukan penambangan batuan (galian C) tanpa izin, akan dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara. Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 10 Milyar.

Penulis : Sumarwan

Editor : Umi Fadilah

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password