Ormas di Bali Dukung Perppu No. 2 Tahun 2017

Tribratanews.polri.go.id – Polda Bali, Pemerintah Republik Indonesia telah membubarkan Ormas yang dipandang telah melanggar spirit dan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memantik pro dan kontra di kalangan masyarakat, baik masyarakat tingkat atas maupun tingkat bawah.

WhatsApp Image 2017-07-27 at 19.20.31Dengan adanya Perppu tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum beserta perwakilan Ormas dari KMHDI, Peradah, Ansor dan Pergerakan Indonesia mendatangi Polda Bali. Kedatangannya diterima langsung Wakapolda Bali Brigjen Pol. Drs. I Gede Alit Widana, S.H., M.Si beserta Direktur Binmas, Direktur Sabhara, Direktur Intelkam, Wadir Reskrimum dan Kasubbid Binkum Polda Bali, bertempat di Ruang Tamu Pimpinan Polda Bali, Kamis (27/7).

Dalam pertemuan tersebut, Brigjen Pol. Drs. I Gede Alit Widana, S.H., M.Si mengatakan, Polda Bali akan membuat Satgas terkait dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang pembubaran Ormas oleh Presiden RI. Tujuannya adalah agar anggota Polri mengerti adan memahami tentang Perppu ormas ini, sehingga dapat dilakukan tindakan preventif maupun penegakan hukum terhadap Ormas yang melanggar.

“Ormas yang ada di Bali walaupun mereka tidak menentang idiologi Pancasila dan tidak menentang NKRI, tapi tindak tanduknya merugikan masyarakat seperti melakukan pemerasan dan pungli. Polda Bali akan terus menggalakan Tim Saber Pungli dan diteruskan oleh Kapolda selanjutnya,” ujar Wakapolda Bali.

Menurut Wakapolda Bali, Ormas yang merugikan masyarakat Bali akan ditindak tegas oleh Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose. Karena tidak ada ruang bagi para Ormas yang melakukan kekerasan dan kriminal berkembang di Bali. Selain itu, para akademisi diminta untuk mendukung kebijakan ini untuk memberantas Ormas yang menentang Idiologi Pancasila dan NKRI.

Mantan Kapolres Gianyar ini menjelaskan bahwa di Bali sudah ada Ormas yang dilarang pemerintah seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). HTI ini sudah menyebar dari wilayah Jembrana sampai dengan Karangasem, namun semuanya sudah didata dan pergerakannya sudah dipantau. Kalau dalam ceramahnya selalu membangkitkan khilafah, Polda Bali akan langsung menangkapnya. “Kita harus membangun NKRI, kita harus kuat agar tidak ada parasit-parasit yang ingin menceraiberaikan idiologi Pancasila dan NKRI,” tegasnya.

Sementara Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum menyampaikan, kedatangannya ke Polda Bali terkait dengan dikeluarkannya Perppu Ormas. Pihaknya akan mendorong Perppu No. 2 Tahun 2017 agar bisa diberlakukan dan segera diterapkan oleh pemerintah.

“Kita bersama Ormas-ormas lainnya akan mendukung pemberlakuan Perppu ini, dengan menggelar seminar nasional, dengan mengambil tema Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Negara dalam Perppu No. 2 Tahun 2017,” terangnya.

Seminar yang akan diselenggarakan pada 1 Agustus 2017 nanti, mengajak para Ormas untuk bersama-sama menjaga NKRI dari serangan yang bertentangan dengan idiologi Pancasila. Sebanyak 250 orang dari berbagai Ormas akan hadir yang nantinya bergerak dengan gerakan akademisi. Dalam seminar tersebut, juga akan diisi dengan penandatanganan kesepakatan bersama untuk mendukung pemberlakuan Perppu No. 2 Tahun 2017.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati ini menyatakan mendukung apa yang sudah dilakukan Polda Bali dalam menjaga keamanan Bali dari tindakan Ormas yang melakukan kekerasan dan merugikan masyarakat. “Jika ada Ormas yang melakukan kekerasan agar segera ditindak. Langkah ini, tidak hanya untuk meredam tapi mematikan tindakan kekerasan dan pungli di masyarakat,” ucapnya.

Penulis  : Bina Wartawan

Editor   : Umi Fadilah

Publish  : Putu Endy Diatmika

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password