Kapolda Papua Terima Kunjungan Rombongan Lemhanas RI

Tribratanews.polri.go.id.- Polda Papua.- Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen. Pol, Drs, Boy Rafli Amar, MH menerima kunjungan rombongan Lemhanas RI bidang studi strategi dalam negeri (SSDN) program pendidikan reguler angkatan (PPRA) LVI tahun 2017, Rabu/17/07/2017.

Hadir dalam kegiatan kunjungan tersebut, Kapolda Papua Irjen. Pol. Drs. Boy Rafli Amar. MH,  Mayjen TNI (purn) Sakkan T. SH, Laksda TNI Ir. Bambang N.M.M, Pembina Utama Swebastianus, S,IP, Irjen Pol ( Purn ) Dr.H.M Said S,M.SI, Brigjen TNI Harizon, MM, Pembina TK.I Drs. Sulrianto, Penata Lilc Arif M,S.S.M.A, Kombes Pol. Drs. Viktor J.Lasut, Kolonel Pass Rolland D.G.W, Kolonel Arh Karev M, S, Sos, MM, Mr Gan Chee Weng M, Let Kol Pinkeo Painphone, Kol INF Legowo W.R, Kol INF Urip Wahyudi, SIP, Kol Laut ( T ) Agus Santoso, SE,  Kol MAR Suaf Yanu Hardani, Kol Lek Joseph, R, P, S, T, S, I, P, dan Kombes Pol. Drs. Jakson

kapolda 4

Laksamana madya Bambang HR pada kesempatan tersebut membacakan amanat Gubernur Lemhanas RI, “terima kasih dan apresiasi kami kepada Kapolda Papua dan jajaran yang telah memberikan kesempatan dan menerima rombongan studi strategis dalam negeri (SSDN) PPRA LVI Tahun 2017. Studi strategis ini merupakan salah satu program yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempelajari dan memahami potensi daerah dan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah ditinjau dari aspek kesejahteraan dan keamanan dan melalui SSDN ini peserta akan memperoleh gambaran mengenai keadaan yang berkaitan dengan aspek ideologi kebudayaan dan pertahanan keamanan dalam perspektif ketahanan nasional sehingga para peserta diharapakan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana memahami mengenai situasi dan kondisi sosial budaya yang berubah dengan cepat serta mencari solusi penangan secara komprehensif holistik dan tegas sesuai dengan kondisi yang majemuk”.

kapolda 3

Kapolda Papua pada kesempatan itu juga memberikan sambutan bahwa, “kunjungan Lemhanas Geo strategi bangsa Indonesia adalah pembangunan nasional dan presiden kita punya takeline sendiri yaitu dengan program nawacita dan secara spesifik Papua merupakan satu dari dua daerah otonomi khusus di Indonesia dan otonomi daerah Papua dimulai pada tahun 2001”.

Lanjut Kapolda, “Secara nasional Papua sudah mendapatkan previlage yang luar biasa dari bangsa Indonesia dimana telah ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus dan dengan kondisi seperti itu upaya untuk pencapaian kesejahteraan yang lebih baik. hal ini seharusnya menjadi jalan untuk mengakselerasi dengan pembangunan nasional. Implementasi nawacita Presiden Joko Widodo ini sangat terasa di tanah Papua seperti pembangunan sarana prasarana seperti kebijakan tol laut, infrastruktur jalan trans Papua yang luar biasa ini dimaksudkan agar distribusi barang lebih cepat dan mudah sehingga harga barang bisa lebih murah dan memacu pertumbuhan ekonomi terutama di daerah pegunungan karena di daerah pegunungan terkenal dengan harga yang lebih mahal baik itu harga barang, BBM maupun yang lain.

kapolda 2

Kapolda Juga menambahkan bahwa, “Berdasarkan aspek Asta Gatra Papua merupakan wilayah yang paling timur Indonesia dan secara geografis kita bertetangga dengan negara kawasan seperti papua new guinea (PNG), Australia dan diwilayahnya Utara merupakan laut Pasifik yang memberikan kerawanan tersendiri bagi Papua, dari luas wilayah Papua 3x pulau Jawa, dari kekayaan Sumber daya alam terdiri dari tambang emas, perak, tembaga, minyak dan gas, dari aspek demografis penduduk Papua 3.149.325 jiwa laki-laki 1.659.025 jiwa atau 53 persen perempuan 1.490.153 jiwa atau 47 persen dan suku yang ada di Papua 446 suku dan masih ada suku yang terasing yaitu suku koroway yang tinggal di atas pohon. Papua merupakan miniatur Indonesia dimana semua suku ada di Papua diantaranya Jawa, Batak, Bugis, Aceh, Sunda,Padang Toraja maluku. Dari aspek ideologi secara umum pancasila sudah bisa diterima sebagi ideologi negara akan tetapi masih ada sekelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI seperti KNPB, kelompok TPN/OPM”.

“Khusus untuk TPN/OPM saat ini kami kelompokkan ke dalam kelompok kriminal bersenjata (KKB) karena mereka pada umunya berlindung di balik HAM dan mengatasnamakan HAM dan mempropagandakan langkah-langkah tetapi dengan format sebagai kelompok kriminal bersenjata bagi kita adalah penegakan hukum dan selama ini kita dibantu oleh TNI Sehingga tidak ada alasan lagi bahwa mereka selalu mengatakan pelanggaran HAM. Yang terpenting penegakan hukum dapat dilakukan secara proporsional profesional dan prosedural tentunya tidak abuse of power atau melampaui batas” unkap kapolda.

Penulis : Vickhy Merani LND

Editor : Umi Fadilah

Publish : Vickhy Merani LND

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password