Terkait Perppu Nomor 2 tahun 2017, Menkopolhukam : Perppu Ini Terbit Menyesuaikan Situasi Yang Ada

Tribratanews.polri.go.id – Mabes Polri, Bertempat di ruang seminar Galeri Indonesia diselenggarakan Forum Merdeka Barat dengan tema “Perpu Ormas”, Kamis (13/07/2017). Forum ini atas prakarsa kantor staf presiden bekerjasama dengan Kemenkoinfo.

Seminar ini menghadirkan narasumber Menkopolhukam Wiranto, Menkoinfo Rudiantoro, Kemenkumham Dahana Putra dan Kemendagri yang diwakili oleh Dodi Riadmadji.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perpu) Nomor 2 tahun 2017 tentang UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perpu ini terbit berdasarkan pada situasi saat ini terkait dengan keberadaan ormas yang menyimpang dari ketentuan yang ada.

Saat ini terdapat 344.039 ormas di Indonesia yang beraktifitas disegala bidang baik di tingkat nasional dan daerah. “Kita memiliki lebih dari 300 ribu ormas yang memerlukan pembinaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga ormas tersebut dapat diberdayakan dan dibina agar dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional,” ujar Wiranto.

wir

Ditempat yang sama, Dodi Riarmadji dari Kemendagri menjelaskan bahwa Perpu Ormas ini diharapkan mampu mengatasi aktifitas ormas yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, alan ada sanksi bagi mereka. Banyaknya Ormas ini tidak mudah dalam melakukan pembinaan,sanksi yang ada memerlukan waktu yang sangat lama. Misalnya jenis sanksi administrasi, mulai dari teguran 1, teguran 2 sampai teguran 3. Hal ini memerlukan waktu yang lama. “Waktu sanksi sangat panjang dari jenis sanksi teguran saja menghabiskan waktu lebih dari 6 bulan,” ujar Dodi Riadmaji.

Melihat urgensi dari Perpu Ini, diharapkan DPR menaruh perhatian khusus untuk turut menerimanya dan mengesahkanya. Terkait ini perlu sinergi antara pemerintah dan DPR. “Perpu ini adalah domainnya pemerintah. DPR membahasnya dan menyatakan setuju atau tidak. Tapi saya percaya kalau DPR memiliki pemikiran yang sama dengan pemerintah,” tambah wiranto. Lebih lanjut Wiranto mengatakan akan senang apabila Perpu ini dapat menjadi undang-undang. “Kita optimis Perpu ini akan disetujui oleh DPR. Dalam UU ada Pancasila semoga DPR membuka mata telinga sehingga dapat diterima perpu menjadi UU,” tambah wiranto.

Ditempat yang sama Menkoinfo menyampaikan peran Kominfo dalam mengatasi Ormas yang memiliki idioligi radikal. Sosialisasi menjadi jalan terbaik, apabila masih ada ormas yang bermasalah akan ditindak. Tindakan ini juga disosialisasikan ke masyarakat sebagai pembelajaran.(*)

Penulis : Tim

Editor : Umi Fadilah

Publish : Alam / Veri

 

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password