Polda Bali Berhasil Membekuk Pejabat DPMPSP Gianyar yang Melakukan Pungli

Tribratanews.polri.go.id – Polda Bali, Satgas Counter Transnational and Organized Crime (CTOC) bersama Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali menangkap IKM (48) yang menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemkab Gianyar. Ia ditangkap karena bersengkongkol dengan Kabid Perijinan dan Non Perijinan B, INS (50) di Kantor DPMPSP, Gianyar, Jumat (16/6).

Dua pejabat penting di instansi tersebut diduga memunggut pungli terkait dengan pengurusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Bali, AKBP Ruddi Setiawan, S.H., S.I.K. menjelaskan kedua tersangka terbukti menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan ataupun membayar sejumlah uang. “Kedua tersangka melakukan pelanggaran menyalahgunakan SOP terkait TDUP. Padahal TDUP itu sendiri tidak dipunggut biaya,” jelasnya di Ruang Rapat Ditreskrimsus Polda Bali, Denpasar, Sabtu (17/6).

Lebih jelasnya, mantan Kapolres Badung ini mengungkapkan modus kedua tersangka menarik pungli dengan menggunakan secarik kertas yang ditulis nominal harga sumbangan yang ditetapkan oleh tersangka IKM. Kertas kecil itu pun agar semakin terlihat keabsahannya diberikan cap resmi DPMPSP. Lalu, jumlah “sumbangan” yang diminta akan disetor ke INS. AKBP Ruddi Setiawan, S.H., S.I.K. menyebutkan praktek pungli ini baru terbukti sekali saja. Namun, menurutnya kemungkinan masih ada potensi adanya pengungkapan praktek serupa karena kasus ini masih terus diselidiki. Barang bukti berupa secarik kertas yang tertulis nominal “sumbangan” sudah disita berikut juga uang tunai hasil punggutan liarnya yang mencapai Rp 14.450.000.

Sementara, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali, AKBP Ida Putu Wedana Jati, S.H., M.H. mengatakan kedua tersangka baru resmi menjabat di DPMPSP sejak Desember 2016 lalu. Sumbangan yang diminta oleh kedua pejabat tinggi di lingkungan DPMPSP ini untuk memuluskan dan mempercepat proses penerbitan TDUP tersebut. “Barang bukti ini (uang tunai) untuk mempercepat proses TDUP, ini sudah menyalahi aturan sehingga kami menjerat mereka dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi,” bebernya.

Terkait aliran dana pungli yang dilakukan mereka, perwira melati dua dipundak ini memastikan dana tersebut dinikmati oleh kedua tersangka. “Yang pasti mereka yang pakai dana ini, namun kami masih selidiki alirannya,” tuturnya.

Kemudian, akibat praktek ilegal ini, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 11, Pasal 12 Huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 KUHP.

Penulis : Bina Wartawan

Editor   : Umi Fadilah

Publish : Adhitya Yoga

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password