Hakim Vonis Bebas AHM dari Jeratan Hukum

Tribratanews.polri.go.id – Polda Maluku Utara, Mantan Bupati Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus yang biasa di sapa AHM, bebas dari jeratan hukum kasus dugaan korupsi anggaran Masjid Raya Kepulauan Sula, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009-2010, yang merugikan keuangan Negara senilai Rp 5,5 miliar.

AHM divonis tidak bersalah berdasarkan sidang putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi  (Tipikor) Ternate, Selasa (13/06/2017), dengan nomor putusan : 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte.  Sidang putusan yang dipimpin Henry Tobing, didampingi dua hakim berlangsung di ruang sidang Gamalama PN Ternate, dihadiri ratusan pendukung dan keluarga AHM. Sebelum AHM di vonis bebas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut AHM 5 tahun penjara. Namun, tuntutan tersebut tidak terakomodir saat sidang putusan.

Dalam petikan putusan Tipikor Ternate, pada poin pertama menyebutkan, terdakwa AHM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan penuntut umum dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider. Poin kedua menyebutkan, membebaskan terdakwa AHM dari segala dakwaan penuntut umum. Poin ketiga, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabat dalam keadaan seperti semula.

Ketua Tim JPU Ifan Damanik, usai sidang kepada wartawan mengaku, hasil putusan vonis bebas terdakwa AHM atas kasus pembangunan masjid Raya Sula, akan dikoordinasikan dengan pimpinan di Kejaksaan untuk dibahas langkah selanjutnya atas putusan tersebut.

“Dalam aturan kami punya waktu 14 hari atas putusan untuk upaya hukum selanjutnya, tapi kami sampaikan dulu ke pimpinan untuk bahas bersama,” katanya.

Menurut dalam putusan, banyak dakwaan tidak dipertimbangkan seperti tahun 2009 dan 2010, dalam sidang dihadirkan saksi ahli, oleh karena itu pihaknya akan melaporkan ke pimpinan untuk bahas bersama.

“Putusan pengadilan akan kami bahas, karena kami tidak sependapat atas putusan tersebut,” tegasnya.

Kuasa Hukum AHM, Wa Ode Nur Zainab, usai sidang menegaskan, hasil putusan pengadilan Tipikor Ternate atas perkara AHM diputuskan bebas murni, jadi dakwah primer dan subsider tidak terbukti.

“Apapun dakwah jaksa terkait dengan MoU, surat dukati, kontrak itu sama sekali tidak ada kaitannya,” cetusnya.

Menurutnya, dalam fakta persidangan selama sidang perkara AHM berlangsung, saksi-saksi yang dihadirkan rata-rata kesaksian AHM tidak bersalah atau tidak terbukti dalam pembangunan Masjid Kepulauan Sula.

“Sekarang sudah disimpulkan dalam satu putusan oleh Majelis Hakim, bahwa AHM tidak bersalah, oleh karena itu harapan kami kedepan putusan di perkuat dengan putusan Mahkama Agung,” harapnya

 

Penulis                         : Wanto Batjan

Editor                          : Umi Fadilah

Publish                        : Mandala Putra

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password