Polres Tolikara ; Amankan Aksi Demo Damai Oleh Pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Jhon Tabo – Barnabas Weya

Tribratanews.polri.go.id.- Polda.Papua – Resor Tolikara.- Bertempat di Kantor KPU Kab.Tolikara Jl. Kota Baru Pukul 10.05 wit telah di warnai aksi demo damai oleh pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati No.urut 3 ( Jhon Tabo – Barnabas Weya,dengan Korlap aksi Amendius Wenda dan diikuti -+150 orang.Sabtu 20/05/2017

Aksi demo damai menggunakan Alat peraga berupa spanduk yang bertuliskan ; KAMI RAKYAT KAB. TOLIKARA PEMBELA DEMOKRASI, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN HUKUM YANG BERLAKU DI NEGARA INI MEMINTA KEPADA MAHKAMA KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA UNTUK DATANG KE TOLIKARA DAN BERSIDANG LANGSUNG DI DEPAN RAKYAT KAB. TOLIKARA”, KPU Prov.Papua segera membatalkan Pleno 14 Distrik hasil PSU, Karena tidak dilaksanakan secara jujur adil dan transparan,KPU Prov. Papua melaksanakan Putusan tidak sesuai dengan perintah putusan MK sedangkan berula.Pamflet bertuliskan; Kami mengutuk keras Para Aktor politik telah merampas hak politik rakyat Tolikara KPU prov. Papua melanggar hak konstitusional rakyat Tolikara, Ciptakan keadilan menjadi pahlawan demi keselamatan rakyat Tolikara, KPU Prov. Papua tidak menjalankan 11 rujukan Mahkama Republik Indonesia sesuai peruntukannya, rakyat Kab. Tolikara membutuhkan demokrasi yang adil dan jujur, KPU Prov. Bertanggung jawab menjalankan asas pemilihan Jujur, Adil, Kepastian Hukum, terbuka untuk umum, Kami rakyat Tolikara mendukung Demokrasi yang adil, KPU Prov. Merusak citra demokrasi Kab. Tolikara, KPU Prov. Harus Netral, KPU Prov. Tidak menjalankan sesuai amar Putusan Mahkama Konstitusi ( MK ), Kami minta Distrik yang bermasalah Ditindak lanjuti.

11Selain menggunakan spanduk dan pamplet para aksi demo yang tergabung mengatasnamakan Forum Pembela Demokrasi Undang – Undang 1945 dan Hukum
Beberapa point tuntutannya
” Kami menolak pelaksanaan PSU di 14 Distrik.
KPU provinsi Papua sebagai penyelenggara telah merampas hak politik masyarakat Tolikara karena tidak ada pencoblosan melainkan membagi-bagi suara bersama PPD.

” KPU Papua telah melawan amar putusan MK dan tidak melaksanakan perintah KPU RI untuk mengganti peyelenggara tingkat bawah.

” Kami meminta KPU menerima dan melaporkan ke MK PSU gagal, karena pada pelaksanaan PSU masyarakat tidak dapat menyalurkan hak suaranya dan PSU tidak terlaksana dengan baik dan cacat hukum

” Kami datang meminta keadilan kepada KPU Provinsi sebagai penyelenggara.

” Kami sebelumnya telah meminta kepada KPU provinsi untuk mengganti penyelenggara tingkat bawah tapi itu tidak dilakukan.

” 14 Distrik tidak boleh di akomodir dalam Rekapitulasi perhitungan perolehan suara karena banyak pelanggaran dan kalo bisa dilakukan PSU ulang.

” Aada aparat kampung yang terlibat dalam KPPS dan PPD.

” Kami pernah menyampaikan bahwa apabila terjadi perang karena PSU KPU siap tanggung jawab.

” Kami sangat berharap pada KPU Provinsi lebih netral dari KPU Kabupaten Tolikara justru malah lebih rusak dari pada KPU Kabupaten Ketua KPU harus selesaikan permaslahan yang terjadi di Tolikara.

” Kami akan kejar kemana pun Ketua KPU berada karena dia harus bertanggung jawab atas kekacauan dan kecurangan yang terjadi di Tolikara.

” KPU datang melaksanakan PSU berdasarkan amar putusan MK, dan adanya surat KPU RI untuk mengganti seluruh peyelenggara sampai di tingkat bawah.

” Dasar terjadinya PSU karena banyak ASN yang telibat dalam peyelenggara tingkat bawah namun sampai saat ini belum dilaksanakan.

” Pada saat pertemuan dengan Kapolda dan Gubernur, KPU provinsi berjanji akan melakukan penggatian seluruh KPPS, PPD namun hanya dilakukan penggatian sebanyak 2,5% saja dan PSU 18 distrik cacat hukum.

” KPU Provinsi Papua datang untuk membuat kekacuan dan konflik di Tolikara seperti 5 tahun lalu atau membuat perubahan buat Tolikara.

” Di distrik Geya, Ketua KPU turun merangkap sebagai ketua PPD, dan menjadi Ketua KPPS.

” Ketua KPU Prov.Papua datang menciptakan konflik di Tolikara semua keputusan dan hasil PSU diselesaikan oleh MK hanya masalah uang KPU bisa tunda pelaksanaan selama 1 hari sedangkan masalah penggatian KPPS dan PPD tidak bisa ditunda selama 1 bulan.

” Ketua KPU Adam Arisoi adalah aktor Perusak dan memghancurkan masyarakat Tolikara.

” Kami adalah bagian dari NKRI dan UU dalah panglima aturan, justru ketua KPU datang merusak dan mendukung salah satu Paslon

Di tambahkan pula penyampaian dari Kabag Ops Polres Tolikara

” Aspirasi yang akan disampaikan oleh Massa sekalian kami akan kawal agar sampai ke penyelenggara Pilkada dan kami juga akan mengawal aspirasi Massa simpatisan ke Bawaslu Provinsi Papua.

” Karena masih ada masalah di Distrik Nabunage sehingga KPU provinsi Papua tidak bisa hadir di tempat ini karena masih berada di Distrik Nabunage.Tegas AKP Hardi

Kemudian staf Bawaslu Prov. Papua, Yohanes dan Mohamad Saiful menemui massa dengan menyampaikan

” Kami bediri atas nama lemabaga Ketua dan komisoner tidak ada di tempat karena menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan PSU apabila ada penyamapaian aspiransi dapat di sampaikan kepada kami.

” Ketua dan Komisioner Bawaslu Prov. Papua tidak bisa hadir di tempat ini karena sedang menyelesaikan masalah tetapi jika ingin menyampaiakan aspirasi kami akan menerima. Jelas “, Yohanes ( * )

Penulis :Kasrim

Editor : Umi Fadilah

Publish : Victor Merani

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password