Irwasda Polda Sulsel Secara Resmi Membuka Pelatihan Diskresi Kepolisian di SPN Batua Makassar

Tribratanews.polri.go.id – Makassar Sulsel, Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol Lukas Arry Dwiko Utomo secara resmi membuka Pelatihan Diskresi Kepolisian Polda Sulsel Tahun 2017 di Aula Paramartha SPN Batua Makassar, Senin (15/5/17).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kabag Ops dan Kasubbag Lat Bag Sumda jajaran Polda Sulsel. Pelatihan tersebut diadakan menyusul banyaknya pemberitaan mengenai penyalahgunaan diskresi kepolisian.

Pelatihan yang direncanakan digelar selama dua hari ini mengusung tema “Melalui Pelatihan Diskresi Kepolisian, Polda Sulsel dan Jajaran Semakin Terampil, Proporsional dan Professional dalam Pelaksanaan Tugas.”

Diskresi kepolisian adalah kewenangan seorang anggota Polri untuk bertindak atau mengambil tindakan menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Mewakili Kapolda Sulsel, Kombes Pol Drs. Lukas Arry Dwiko Utomo mengatakan bahwa dalam mengambil tindakan diskresi kepolisian, anggota diharapkan dapat menilai tindakan yang tepat bagi kepentingan umum.

“Dengan pelatihan yang digelar ini diharapkan membuat anggota tepat dalam mengambil tindakan diskresi, tidak lagi ragu dan tepat dalam melakukan diskresi,” ucap Irwasda.

Diskresi  Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian ( Plichtmatigheids beginsel) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri , dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada pasal 18 UU No 2 2002 yaitu “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnnya ditengah tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusaan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Diskresi Polisi dapat pula diartikan sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya (Davies 1969). Diskresi membolehkan seorang Polisi untuk memilih diantara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat) taktik (menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas dengan berpatroli atau berjaga pada suatu tempat) ataupun tujuan (menilang pelanggar atau menasehatinya) dalam pelaksanaan tugasnya.

Seorang pejabat Polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi berbagai literatur tentang diskresi lebih difokuskan ­kepada penindakan selektif (Selective Enforcement) yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Diskresi pada umumnya dikaitkan kepada dua konsep yaitu penindakan selektif dan patroli terarah (Directed Patrol).

Penindakan selektif adalah suatu bentuk diskresi administrasi dimana pembuat kebijakan atau pemimpin menentukan prioritas bagi berbagai unit satuan bawahannya. Sebagai contoh adanya kebijakan untuk menindak para pengedar narkoba dan membiarkan para penggunanya, membiarkan prostitusi ditempat­-tempat tertentu dan menindak para pelacur jalanan.

Patroli terarah adalah contoh diskresi supervisor dimana supervisor memerintahkan anggota-anggotanya untuk mengawasi secara ketat suatu wilayah tertentu atau suatu kegiatan tertentu. Sebagai contoh karena adanya laporan masyarakat seorang Inspektur Polisi memerintahkan petugas patroli untuk membubarkan kerumunan pemuda yang menganggu ketertiban yang biasanya dibiarkan. Contoh lain adalah perintah untuk menilang kendaraan-kendaraan yang parkir pada tempat tertentu dengan alasan menganggu kelancaran lalu lintas.

Penggunaan wewenang diskresi oleh Polisi baru akhir-akhir ini diakui sebagai suatu yang wajar dari kewenangan Polisi. Sebelumnya pimpinan Polisi dan masyarakat beranggapan bahwa Polisi harus menindak setiap pelanggar ketentuan hukum dan membiarkan atau tidak melaksanakan ketentuan tersebut merupakan pelanggaran hukum oleh Polisi.

Sebagian kecil anggota DPR, Jaksa dan Hakim masih memegang anggapan yang demikian. Para pimpinan Polisi masih ragu-ragu untuk mengakui bahwa Pejabat Polisi selalu menggunakan diskresi dalam menegakkan hukum dan bahwa mereka secara diam-diam menetapkan kebijaksanaan untuk tidak melaksanakan penindakan secara penuh terhadap kejahatan-kejahatan kecil ataupun pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Mereka khawatir masyarakat akan protes bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil atau timbulnya tuntutan ganti rugi da!am hal terjadinya kecelakaan sebagai akibat dibiarkannya pelanggaran lalu lintas.

Dalam Ilmu Hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang anngota kepolisian akan melakukan diskresi yaitu :

  1. Tindakan harus benar benar diperlukan (noodzakelijk notwendig) atau asas Keperluan.
  2. Tindakan yang diambil harus benar benar untuk kepentingan tugas kepolisian (zakelijk, sachlich).
  3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai saaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawaturkan.

Penulis : Harmeno

Editor : Umi Fadilah

Admin Polri56599 Posts

tribratanews.polri.go.id "Portal Berita Resmi Polri : Obyektif - Dipercaya - Patisipatif"

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password