Kapolres Banyumas Hadiri Silaturahmi Kesbangpol dengan Ormas

Tribratanews.polri.go.id, Polres Banyumas – Bertempat di Kantor Kesbangpol Banyumas telah dilaksanakan kegiatan ramah tamah dan silahturahmi antara Kesbangpol Banyumas dengan ormas, elemen masyarakat dan elemen mahasiswa terkait menyikapi perkembangan situasi wilayah yang diikuti kurang lebih 40 orang, Rabu malam (10/5-2017).

Kapolres Banyumas AKBP Azis Andriansyah, S.H., S.I.K., M.Hum hadir didampingi Kasat Intelkam AKP Siswoto, S.H menyampiakan bahwa pada intinya kegiatan Polri kedepan dalam menghadapi hari raya Idul Fitri telah dilaksanakan Operasi Patuh selama 2 minggu menginggat banyaknya pelanggaran lalu lintas dan laka lantas.

Selain itu juga akan dilaksanakan Operasi Cipta Kondisi dengan sasaran penyakit masyarakat seperti miras, prostitusi, sajam, premanisme dll. Diharapan kepada ormas dan elemen lainnya untuk ikut membantu mensukseskan operasi tersebut dengan memberikan masukan yang positif menginggat hal ini tanggung jawab semua.

“Mari kita menjaga nasionalisme untuk menjaga keutuhan NKRI.”, ajaknya.

Untuk menangkal readikalisme, kstrem kanan kiri, dll mari satukan pandangan kita tanpa melihat pro dan kontra dan kuatkan pondasi kita dalam menguatkan nilai nilai Pancasila.

“Mengusulkan pendeklarasian kecintaan NKRI di Kab. Banyumas yang diikuti oleh seluruh instansi maupun elemen masyarakat di Kab. Banyumas.”, papar Kapolres.

Drs. Setia Rahendra, M.Si (Kakesbangpol Banyumas) menyampaikan agar senantiasa bersilahturahmi dan gendu gendu rasa serta mencermati dinamika sosial politik di tingkat nasional yang secara tidak langsung berdampak pada kondusifitas wilayah Kab. Banyumas. Hasil dari kegiatan ini nantinya akan diteruskan ke tingkat Pemerintah pusat.

Permasalahan Pilkada DKI sangat mempengaruhi kondusifitas di daerah kita seperti persoalan SARA yang tidak bisa lagi mengatakan mayoritas dan minoritas karena sangat membahayakan dan kita berkomitmen bahwa dasar negara adalah Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika serta saat ini sedang dirongrong oleh aktor yang berkepentingan yang menganggu kondusitas negara. Demikian juga isue radikalisme tentang ormas yang berbau radikal menimbulkan banyak persepsi di kalangan masyarakat. Berbicara HTI meskipun pihak pemerintah telah mengeluarkan stetmen namun secara resmi belum di bubarkan menginggat terdapat aturan yang mengikat sesuai pasal 17 Tahun 2013 tentang ormas dan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan.

Ormas dibagi menjadi 2 yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dan harus memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Berbicara tentang ormas FPI dan HTI tidak memiliki legalitas namun memiliki SKT.

“Bulan Juli 2018 akan dilaksanakan pilkada serentak dan di Jawa Tengah terdapat 7 Kabupaten yang akan melaksanakan termasuk Kab. Banyumas dan perlu kita antisipasi timbulnya permasalahan.”, pungkasnya.

Penulis : Sukiyah

Editor : Umi Fadilah

Publish : Frismi Zusyi

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password