Ketua KPU Prov. Papua : Sosialisasi Putusan MK untuk PSU Kab.Tolikara

Tribratanews.polri.go.id Polres Tolikara Papua – KPU Prov.Papua menyelenggarakan sosialisai Putusan Mahkama Konstitusi dalam rangka Pemungutan Suara Ulang  18 distrik Kab. Tolikara kepada penyelenggara tingkat bawah / PPD, Kamis 04/05/2017

Pelaksanaan hari ini di laksanakan di 2 titik yakni dapil IV distrik Kembu dan dapil I distrik Karubaga yang di ikuti oleh  Adam Arisoin, SE ( Ketua KPU Provinsi Papua ), Musa Sombuk ( Devisi Sosialisasi dan SDM Provinsi Papua ), Beatrix Wanane ( Devisi Teksis KPU Provinsi Papua ), Yustinus Padang, SE ( Sekretaris KPU Kab. Tolikara ), Asih Nor Handayani, S. Ip ( Sub. Bag Teknis Pemilu dan Humas KPU Kab. Tolikara ), Staf KPU Kab. Tolikara, PPD dan masyarakat  yang melaksanakan PSU

Ibu Beatrix Wanane ( Divisi Teknis KPU Provinsi Papua ) dalam sosialisasi itu mengatakan”dasar yang membuat kita bertemu hari ini yaitu ada putusan MK mengenai hasil Pilkada Kab. Tolikara yang memutuskan KPU provinsi Papua untuk melaksanakan PSU di 18 Distrik Di Kab. Tolikara, Kami juga sudah membuat jadwal Untuk PSU untuk 18 distrik yaitu pada tanggal 16 Mei 2017,  KPU Provinsi Papua sudah melaksanakan pertemuan dengan Tim sukses Dari setiap paslon di Jayapura dan sekarang kami melakukan pertemuan dengan PPD 18 Distrik di Kab. Tolikara” paparnya.

25wef

Selain itu Bapak Adam Arisoin, SE ( Ketua KPU Provinsi Papua ) juga mengatakan” acara hari ini kami juga mengundang Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh adat dari 18 Distrik Yang akan melaksanakan PSU, kami ada disini untuk melaksanakan amar putusan MK untuk mengambil alih tugas KPUD Kab. Tolikara untuk melaksanakan PSU di 18 Distrik di Kab. Tolikara, saya berharap kepada PPD agar setelah kegiatan ini segera kembali ke Distrik dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan PSU bukan karena keinginan masyarakat, KPU dan Panwas melainkan Putusan MK di Pusat, tegasnya.

Ditambahkan  Penjelasan mengenai sistem noken “Saya menekankan untuk 18 distrik yang melaksanakan PSU menggunakan Sistem Noken, di Peraturan KPU bahwa penggunaan sistem Noken pada saat pelaksanaan pemilukada hanya digunakan di daerah pegunungan Tengah di Papua, formulir C1 di isi sesuai dengan jumlah surat suara yang berada dalam noken dan harus di tanda tangani oleh KPPS serta salinannya di serahkan kepada saksi dari setiap paslon, sistem noken dinyatakan sah jika di catat dalam catatan administrsi KPU sehingga bisa menjadi bukti yang kuat jika terjadi gugatan Ungkap ” ungkap Beatrix Wanena

Penulis : Kasrim Res.Tolikara

Editor : Umi Fadillah

Publish : F.N. Surlialy

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password