Taksi Konvensional di Bali Tuntut Aplikasi Taksi Online di Blokir

Tribratanews.polri.go.id – Polda Bali, Sebanyak 173 personel Polda Bali mengamankan jalannya aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh ratusan sopir taksi konvensional yang tergabung dalam Aliansi Sopir Transport Bali (Alstar B) di depan Kantor Gubernur Bali, Rabu (3/5). Aksi unjuk rasa damai yang diberi nama “Turun Kabeh” ini, dipimpin Ketut Wirta alias Jegog selaku koordinator aksi.

Kedatangan sopir taksi ini mengenakan pakaian adat ringan dengan menggunakan 300 unit mobil dan 100 unit sepeda motor serta mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Bali. Petugas Kepolisian mengarahkan para sopir taxi untuk memarkirkan kendaraannya di parkir timur Lapangan Monumen Bajra Sandi Renon dan mereka berjalan kaki menuju Kantor Gubernur sambil membentangkan spanduk yang berisi sejumlah tuntutan kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali.

Dalam orasinya, Ketut Wirta menyampaikan tuntutannya yaitu menolak angkutan berbasis aplikasi online seperti uber, grab dan go car beroperasi di wilayah Bali. Selain itu, mereka juga sempat ingin menyerahkan surat agar Kadishub Provinsi Bali I Gusti Agung Ngurah Sudarsana, S.H., M.H. menandatangani surat pernyataan sikap diatas materai, namun ditolak karena pihaknya bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Isi suratnya yaitu agar memblokir aplikasi angkutan online di wilayah Bali karena belum mengantongi ijin atau ilegal dan menyetop angkutan online tidak beroperasi di wilayah Bali. “Yang kita harapkan hari ini, agar aplikasi grab dan uber itu di blokir di Bali, karena tidak berijin. Mobilnya berijin tetapi aplikasinya tidak berijin,” ujar Ketut Wirta.

Setelah berkoordinasi dan difasilitasi Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Hadi Purnomo, S.H., M.H., akhirnya Kadishub mau bertemu langsung untuk mendengar aspirasi para pengunjuk rasa. Namun dalam kesempatan tersebut Kadishub meminta sepuluh orang perwakilan dari pengunjuk rasa untuk diajak berkoordinasi terkait tuntutannya di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur. Dalam pertemuan tersebut, I Gusti Agung Ngurah Sudarsana, S.H., M.H. mengatakan bahwa berkaitan dengan adanya angkutan online, Dishub Provinsi Bali telah bersurat sebanyak tiga kali kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia agar menutup aplikasi online. “Menutup angkutan berbasis aplikasi online ini, bukan kewenangan saya,” terangnya.

Penulis : Bina Wartawan

Editor   : Umi Fadilah

Publish : Adhitya Yoga

Admin Polri55931 Posts

tribratanews.polri.go.id "Portal Berita Resmi Polri : Obyektif - Dipercaya - Patisipatif"

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password