Narkoba di Lampung: Praperadilan Erwan Saputra ditolak Hakim

Tribratanews.polri.go.id  – Polda Lampung, Putusan praperadilan dalam perkara mengenai sah tidaknya penggeledahan, penyitaan,penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini Direktur Reserse Narkotika dan Obat-obatan Polda Lampung Kombes Pol. M Abrar Tuntalanai,Sik.,M.H. melawan Erwan Saputra yang diwakili oleh Kantor Adi Brata selaku Pemohon, Hakim Tunggal Samsudin,S.H. Selasa (02/04/2017)

Menurut kuasa hukum Termohon Advokat Yulizar Fahrulrozi Triassaputra,S.H., M.H. dalam pertimbangan hukumnya Hakim Tunggal menyatakan tindakan Termohon dalam hal penggeledahan, Penyitaan, Penangkapan dan Penahanan adalah sah mengingat tindakan Termohon dalam hal tertangkap tangan sebagaimana di atur dalam Pasal 34 KUHAP dimana dilakukannya tindakan Kepolisian terhadap Pemohon bermula adanya Laporan Informasi tentang adanya penyalahgunaan yang dilakukan Pemohon, selanjut Termohon melaksanakan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara dan didapati adanya peristiwa tindak pidana berupa diamankan 4 orang yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, adanya barang bukti 6 paket sabu dan alat hisap sabu berupa bong, pada saat ini melakukan tindakan di tempat kejadian perkara Termohon telah mengenalkan identitas sebagai Anggota Kepolisian dan dipersilahkan masuk oleh pemilik rumah, selanjutnya dari keterangan pelaku lain yang bernama an.Piter Yunus disampaikan kepada Pemohon bahwa mereka baru usai mengkonsumsi sabu serta ditunjukan tempat mengkonsumsinya adalah Kamar an.Erwin Yasin, bahwa Termohon melakukan tindakan penggeledahan dalam keadaan mendesak atau tidak normal hal ini tercermin dalam Pasal 34 KUHAP, Termohon dalam keadaan mendesak dapat dibenarkan secara hukum melakukan penggeledahan tanpa adanya surat izin dari Pengadilan terlebih dahulu, mengingat Termohon dalam tugas penyelidikan untuk menemukan serangkaian tindak pidana maka cukup alasan untuk menyatakan penggeledahan sesuai proses hukum yang berlaku.

Mengenai penyitaan dalam hal tertangkap tangan dibenarkan secara hukum, kewenangan dalam hal tertangkap tangan luas pengertiannya, Pemohon tidak menjelaskan barang bukti apa yang disita oleh karenanya sepatutnya ditolak.

Tentang penangkapan telah tercukupi syarat materil adanya bukti permulaan yang cukup dan syarat formil berupa surat tugas, berdasarkan keterangan para saksi Pemohon menerangkan dalam hal tertangkap tangan sebagaimana diuraikan di atas dan syarat formil dapat dibuktikan oleh Termohon. Tentang Penahanan terpenuhi syarat subjektif berdasar KUHAP dan Syarat objektif tindak pidana di ancam 5 tahun lebih.

Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Tunggal menyatakan tindakan Kepolisian yang dilakukan Termohon adalah sah berdasarkan hukum dan aturan hukum yang berlaku oleh permohonan Praperadilan Pemohon ditolak untuk seluruhnya dan beban biaya perkara nihil kepada Pemohon.

Penulis : Tim

Editor : Umi Fadilah

Publish : Haryanto

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password