Bawaslu Sulut Bersama Instansi Terkait Gelar Rakor Gakkumdu Tindak Pidana Pilkada

Tribratanews.polri.go.id, Polda Sulut – Pelaksanaan tahapan Pilkada di Sulawesi Utara tahun 2017 khususnya di dua kabupaten yaitu Bolaang Mongondow dan Sangihe telah usai. Seluruh instansi yang terkait dengan Pilkada tersebut rapatkan barisan dengan menggelar Rapat Koordinasi Sentra Penegakkan Hukum (Sentra Gakkumdu), Kamis (27/4/2017) di Hotel Peninsula Manado.

Rapat yang dihadiri oleh personil dari Polda Sulut, Bawaslu Sulut, Kejati Sulut, Panwas Bolmong dan Panwas Sangihe ini membahas evaluasi Sentra Gakkumdu pada penindakan pelanggaran seluruh tahapan Pilkada di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017.

AKBP Joudy Kalalo, perwakian dari Polda Sulut menyebut ada kejadian pelanggaran pada tahapan Pilkada lalu namun laporannya terlambat. “Hal ini menimbulkan imej negatif di masyarakat bahwa hal tersebut disengaja hingga tentunya dari rapat ini kita bahas kendala-kendala tersebut sehingga kedepan penanganan pelanggaran pidana pemilu lebih maksimal,” bebernya.

Sementara itu Jaksa Madya Bastian SH, MH berharap tugas penyidikan kedepan terkait penanganan pelanggaran pidana pemilu agar lebih maksimal. “Hal tersebut bisa kita lihat dari pengalaman kita selama menangani kasus pidana pemilu,” katanya.

Kedepan di Sulawesi Utara masih ada 6 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada. “Kepada bapak ibu Panwas yang nantinya akan dipersiapkan pada pilkada selanjutnya, agar lebih dimantapkan dengan kita mempelajarinya pada rakor evaluasi ini,” jelas Pimpinan Bawaslu Drs. Syamsurijal Musa.

Pada bulan juni nanti akan dimulai pelaksanaan seleksi Panwas di 6 kabupaten/kota. “Diharapkan ini akan membawa hasil terbaik dalam upaya mengawal demokrasi untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas,” tambahnya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Sult Herwyn Malonda menegaskan saat ini pihaknya akan mengevaluasi kendala terkait regulasi yang telah ada pada pelaksanaan pilkada yang baru lewat. “Sehingga perlu ditanyakan apakah ada kendala koordinasi antara jajaran sentra gakumdu? Terkait partisipasi masyarakat, apakah masyarakat mendukung atau karena terpaksa karena ada kepentingan lainnya? Ada beberapa catatan yang akan kita bahas terkait masalah money politik, kegiatan sosial yang mengarah pada politik uang. Permasalahan lain juga adalah kendala anggaran gakumdu. Bagaimana kita membuat pertanggungjawaban anggaran yang telah kita gunakan,” jelasnya.

Kegiatan rakor ini dijadwalkan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 27 hingga 29 April 2017 yang diikuti oleh kurang lebih 60 orang.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password