Dipecat Perusahaan Sawit PT CMP dan PT Ten, Warga Datangi DPRD Tolitoli

Tribratanews.polri.go.id – Polres Tolitoli, DPRD Tolitoli melakukan hearing terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak karyawan PT. Global Artha Karya (GAK), perusahaan yang aktifitasnya sebagai penyedia alat berat dalam pelaksanaan pekerjaan perusahaan sawit PT. CMP dan PT. TEN, Kamis (27/4/2017).

Sebelumnya, PT. GAK yang berkantor di kecamatan Lampasio telah mempekerjakan sekitar 80 orang pekerja, seiring dengan berjalannya waktu, PT. GAK sudah melakukan PHK sekitar 20 orang pekerja tanpa memberikan pesangon.

Terkait dengan persoalan tersebut, salah satu karyawan, AN, kayawan yang di PHK secara sepihak, sudah mendatangi dinas ketenagaan kerjaan kabupaten Tolitoli untuk dimediasi terkait persoaln tersebut, namun mediasi yang dilakukan oleh dinas ketenagaa kerjaan tidak ditanggapi oleh pihak PT. GAK.

Malah sebaliknya, AS dilaporkan oleh pihak PT. GAK ke polsek Lampasio dengan tudahan penggelapan.

Sehubungan dgn persoalan tsb Lembaga Bantuan Hukum Progresif Kab. Tolitoli (LBHP) Tolitoli mendatangi kantor DPRD Tolitoli untuk melakukan hering/ Rapat dengar pendapat (RDP),

Sehubungan dengan persoalan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Progresif kabupaten Tolitoli (LBHP) Tolitoli mendatangi kantor DPRD Tolitoli untuk melakukan hearing / Rapat Dengar Pendapat (RDP).

RDP yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Tolitoli Andi Ahmad Syarif, yang didampingi oleh Sekretaris DPRD Tolitoli Ir. Budhi Katiandago, MM dan dikuti oleh anggota DPRD Tolitoli lintas fraksi sebanyak 6 orang anggota DPRD Tolitoli, Dinas tenaga kerja kabupaten Tolitoli Ibrahim, SE, mediator PT. GAK Ramli S. Bangoli, SH, juru bicara LBH Progresig Wandi, S.Pd, Usman Ali, SH, Juanda, SH, Marwan, SH, dan sekitar 12 orang peserta RDP.

LBHP Tolitoli dalam RDP tersebut menyatakan sikap :

1. PT. GAK segera membayarkan hak-hak tenaga Kerja baik yang telah di PHK maupun tenaga kerja yang dirumahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Mendesak PT. GAK segera mencatatkan nama-nama karyawan dan / atau kontrak kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Tolitoli. Agar menjadi Kontrol bagi pelaksanaan penagwasan tenaga kerja di Kabupaten Tolitoli .
3. Mendesak Dinas Tenaga Kerja segera melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT. GAK.
4. Mendesak Pihak PT. GAK, Agar Segera mencabut Laporan Polisi. sebagaimana yang telah dilaporkan ke Polsek lampasio an terlapor Asriadi alias Dandu. (Karyawan yg di pecat).

Saat dikonfirmasi Tribratanews, Kasubag Humas Polres Tolitoli mengatakan kegiatan RDP berjalan dengan aman, dengan hasil rapat :

1. Dalam melaksanakan hubungan industrial, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan.
2. Dinas Tenaga Kerja Agar Menghimpun salinan Kontrak kerja antara Perusahaan dengan karyawan, agar dalam melakukan pengawasan hubungan industrial, ditopang oleh data dan informasi memadai guna memberikan perlindungan terhadap para pekerja.
3. Dinas Tenaga Karja harus bekerja lebih Responsif karena dari kasus sengketa hubungan ketenaga kerjaan yang terjadi di kabupaten Tolitoli terlihat bahwa fungsi dinas tenaga kerja dalam pengawasan ketenaga kerjaan dan penanganan sengketa perburuhan tidak dilakukan secara baik dan tuntas.
4. DPRD meminta dinas tenaga kerja membantu dan memberi pendampingan kepada AS yang saat ini menghadapi masalah pidana sebagai ekses dari sengketa ketenaga kerjaan antara yang bersangkutan dengan PT. GAK.

Penulis : Hernawan Saputra
Editor : Umi Fadilah
Publish : Syahrul Ashar

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password