Diduga Melakukan Illegal Fishing, Polres Kepulauan Selayar Menangkap 11 Unit Kapal Perairan Pulau Lambego

Tribratanews.polri.go.id – Selayar Sulsel, Polres Kepulauan Selayar kembali menangkap 11 Unit Kapal yang diduga melakukan kegiatan Illegal Fishing. Kapal yang terdiri dari 2 Unit Kapal Pengangkut Ikan dan 9 Unit Kapal Penangkap Ikan tersebut ditangkap pada Jumat malam (21/4) sekira Pkl 20.00 wita, di Perairan Pulau Lambego Kecamatan Pasimarannu.

Mereka diamankan oleh Unit Patroli Polsek Pasimarannu yang terdiri dari 6 (enam) orang Personil dipimpin Kanit Reskrim Aiptu Irwan, SH., karena melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan tidak disertai izin yang sah.

Sebanyak 2  Unit Kapal yakni Kapal Pengangkut pada hari ini, Sabtu (22/4), sekira pukul 11.00 Wita telah tiba di Pelabuhan Benteng Kepulauan Selayar, sedangkan 9 Kapal Pengangkut belum dibawa ke Benteng karena keterbatasan personil Pengawalan dan petugas hanya membawa Juragan tiap Kapal.

Selain mengamankan Kapal, juga diamankan 9 (Sembilan) buah Kompresor yang diduga digunakan sebagai alat bantu pernapasan untuk menangkap ikan dan sekitar 1 Ton Ikan hasil tangkapan. Adapun Kapal dan Juragan yang diamankan antara lain:

Kapal Pengangkut / Pengumpul :
1. KAPAL HARAPAN BARU bersama DE ( Juragan kapal ) Asal Desa Bo’dia Galesong Kab. Takalar.

  1. KAPAL INKA MINA 224 bersama RA ( Juragan kapal ), asal Desa Pa’garangan Kec. Bontosikuyu Kab.Kep.Selayar.

Sedangkan Kapal Penangkap ikan, yang diamankan yaitu :

  1. KAPAL BIKUL KHAERAT Juragan AK Asal Desa Kayuadi Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar.
  2. KAPAL SUFRI JAYA, JURAGAN, NA Asal Desa Kayuadi Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar.
  3. KAPAL ASLAN JAYA, JURAGAN, RL Asal Desa Kayuadi Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar.
  4. KAPAL PUTRA GALESONG, JURAGAN HR Asal Desa Kayuadi Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar.
  5. KAPAL MIMPI INDAH, JURAGAN , PM, Asal Desa Kayuadi Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar.
  6. KAPAL AISYAH TERINDAH, JURAGAN DB, Asal Desa Kayuadi Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar.
  7. KAPAL DUA PUTRA, JURAGAN RA, Asal Desa Batang Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar.
  8. KAPAL DUA PUTRI, JURAGAN AF, Asal Desa Lembangbaji Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar.
  9. KAPAL RESKY PERTAMA, JURAGAN BA Asal Desa Kayuadi Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar.

Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Eddy Suryantha Tarigan, S.IK menegaskan bahwa penangkapan ini adalah merupakan pelaksanaan tugas Pokok Polri dalam menegakkan hukum yang ada. Kegiatan penangkapan ikan di Perairan diatur dengan Undang-undang.

“Kegiatan Kapal-Kapal yang tidak dilengkapi perizinan yang sah, sebagaimana diatur dengan Undang-undang, itu juga Illegal Fishing. Kami temukan dan tentunya kita proses,” tegas Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres menegaskan bahwa penangkapan ini pada prinsipnya untuk masyarakat Selayar juga, jika kegiatan Illegal Fishing dapat kita tekan maka tentunya ikan akan lebih banyak bagi Nelayan yang menangkap dengan cara-cara yang dibenarkan.

Pengertian Illegal Fishing merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan of Action (IPOA) – Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut.

  1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation).
  2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries Management Organization (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasidan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (Activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law).
  3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (Activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating stares to a relevant regioanl fisheries management organization (RFMO).

Penulis : Hendrik P

Editor : Umi Fadilah

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password