Kabag Ops Polres Tolikara Ikut Serta Sosialisasi Putusan MK di Jayapura

Tribratanews.polril.go.id.- Polda Papua – Polres Tolikara.- Kapolres Tolikara AKBP Musa M Korwa di Wakili Kabag Ops AKP H.Hardi SH.MH mengikuti sosialisai Putusan MK – RI Tentang 18 distrik PSU Kab.Tolikara bertempat di Nafri 1-2 Meeting Room Lt. 2 Hotel Grand Abe Jln. Abepura-Sentani, Kelurahan Kota Baru, distrik abepura.Jumat 21/04/2017

Dari sumber data yang di himpun humas “Sosialisaai di pimpin oleh Tarwinto, SPd (Devisi Hukum KPU Prov. Papua) mewakili Ketua KPU Provinsi Papua (Adam Arisoi) selaku Ketua KPU Kab. Tolikara

Peserta sosialisai terdiri dari Beatrik Wanane, S.IP, MM (Komisioner KPU Prov. Papua ), Ir. Sombuk Musa Yosep, M.Si (Devisi Sosialisasi dan SDM KPU Provinsi Papua), Yustinus Padang SE ( Sekretaris KPU Tolikara ), Calon Wakil Bupati No.urut I, II dan III serta Timsukses, Epius Obama Tabo ( Waket I DPRD Kab. Tolikara), AKP H. Hardi, SH MH (Kabag Ops Polres Tolikara), Pdt. Powen W. S.Ik (Rohaniawan), Olasina Yanengga SH (Ketua DPC- PDIP Tolikara).

Di tambahkan Ketua KPU Provinsi Papua yang di wakili Tarwinto, SPd (Devisi Hukum KPU Provinsi Papua) “Tolikara mempersoalkan 18 Distrik sehingga dibawa ke MK karena salah seorang pasangan calon merasa dirugikan atau merasa tidak memperoleh keadilan sehingga dilaksanakan sidang di Mk dengan putusan PSU.

“Panwas dan KPU harusnya sejalan dan saat ini KPU Tolikara diberikan kewenangan untuk melakukan perbaikan pada 18 Distrik dan ini merupakan Pekerjaan yang besar dan ini merupakan prestasi plus dan minus tergantung dari sisi kaca mata yang melihatnya.

“KPU Tolikara melakukan kegiatan senetral mungkin karena dianggap tidak beres oleh MK sehingga diambil alih oleh Atasannya secara langsung dan pengalaman yang ada bahwa pergantian perangkat seperti KPPS dan bukan malahan langsung dari MK memerintahkan KPU Papua dan ada apa ini sebenarnya.

“KPU Provinsi Papua diberikan tugas untuk mengambil alih 4 (empat) Kabupaten yakni PSU ada 2 (dua) tempat yakni Puncak Jaya dan Tolikara, Kab. Yapen diambil alih Provinsi dan 1 (satu) lagi adalah KPU Intan Jaya.

“Bahwa menurut MK KPU Papua masih netral sehingga dipercaya untuk mengambil alih, namun kami meskipun terbatas dan dipercaya oleh negara untuk mengambil alih tugas ini

“Bahwa kita tidak boleh melakukan kampanye hitam (Black Campaigne), mulai dari kampanye sampai pemungutan suara seharusnya perjalanan itu mendidik masyarakat yang lebih baik guna menuju demokrasi yang tidak menuju ke arah konflik.

“Jika persoalan transaksional untuk meraih keberhasilan dan itu akan menjadi soal, dan sebagian saling mengintai apa yang dilakukan oleh masing-masing Calon dan secara tidak langsung bahwa masing-masing pasangan Calon sama-sama melakukan pelanggaran dan itu apakah masuk pada laporan GAKUMDU atau bukan.

“Adanya Kandidat Bakal Calon yang tidak siap kalah sehingga banyak hal yang dilakukan baik itu melalui kecurangan-kecurangan dalam berpolitik demi mencapai kemenangan.

“Bahwa KPU Papua dan Bawaslu Papua diberikan waktu 60 hari untuk melakukan pemungutan suara ulang di 18 Distrik Kabupaten Tolikara.

“KPU Papua sudah memberhentikan KPU Tolikara dan diambil alih kewenangannya oleh KPU Provinsi Papua sehingga selama 2 (dua) bulan KPU Tolikara dibebas tugaskan dari permasalahan Pilkada ungkap”,Tarwinto

Robeka Enembe, S.STP, M.Kp (Calon Wakil Bupati No Urut 2), Terkait PPD dan PPS apakah di rekrut kembali atau tidak karena mengingat waktu sudah dekat.

Dinus Wanimbo SH Calon ( Wakil Bupati Tolikara Pasangan Nomor Urut 1 ), Bahwa terkait amar putusan MK itu sudah jelas dan pada prinsipnya pasangan Nomor Urut 1 siap melaksanakan PSU dan sudah jelas bahwa menonaktifkan KPU dan Panwas Kab. Tolikara sudah benar diharapkan Komisioner KPU Papua diperbolehkan mengatur jalannya PSU.

Barnabas Weya SPd ( Calon Bupati No urut 3 Barnabas Weya, S.Pd, Masalah yang paling parah setiap TPS di setiap Kampung dimana Hari – H kami di TKP dan pada pemilihan hak demokrasi itu terlihat kepala kampung yang memberikan suara, Terkait sistem Noken saya sangat kaget, karena sistem Noken direkomendasikan dari KPU Provinsi Papua dan KPU Pusat sehingga kami masyarakat Tolikara merasa dibodohi sehingga PSU jangan diulangi lagi, saya pertegas kembali bahwa Tolikara baru kali ini dilaksanakan PSU ulang tetapi sistem Noken yang disampaikan KPU Papua perlu adanya kesepakatan oleh para calon sehingga masyarakat merasa tidak dibodohi.

Di pertegas Tarwinto, SPd (Devisi Hukum KPU Prov. Papua) dalam beberapa pertanyaan dari paslon ; Percayalah bahwa KPU Papua akan melakukan tugas dengan baik dan tidak semua PPD dan PPS diganti, dan jika penyelenggara bermain-main dan tidak netraln maka wajib kita ganti, kita akan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian karena selama ini yang netral adalah aparat Keamanan sehingga kita perlu koordinasi dengan aparat keamanan, Jika Kepala Kampung terlibat politik dan menunda demokrasi rakyat maka kami akan laporkan sebagai kasus tindak pidana Pilkada, Polisi yang berada di TPS merupakan tangan panjangnya GAKUMDU sehingga agar mencatat setiap pelanggaran di TPS, Sebagai contoh 19 Kadistik Kabupaten Jayapura menolak PSU sehingga dilaksanakan penahanan karena menolak perintah Negara, KPU Papua akan bertindak netral dan untuk menyikapi kepala Kampung yang tidak netral maka akan kita proses secara hukum, Bahwa hal itu jika ada TPS dengan sistem Noken maka akan kita perlu pertimbangkan dan perlu dilaporkan kepada pihak KPU serta para kandidat calon, Rekomendasi wajib di jawab oleh Panwas, Jika tidak benar maka kami akan menyurati dan tidak semua rekom Panwas di iaa kan.

Penulis : Kasrim

Editor : Umi Fadilah

Publish : Victor Merani

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password