Dr. Duke Arie Widagdo, SH.,MH : SPN Sebagai Perwujudan Hak Konstitusional

Tribratanews.polri.go.id Polda Gorontalo, Menurut Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Pengurus Daerah Gorontalo dan Ketua PERADI Gorontalo, Reformasi Polri yang telah berjalan kurang lebih 15 (sepuluh) tahun telah merubah paradigma Polri untuk menuju polisi sipil (civilian police). Perubahan ini secara langsung juga berkaitan dengan perubahan kedudukan, tugas, peran dan gaya pemolisian yang lebih disesuaikan dengan aspirasi dan harapan masyarakat akan kebutuhan rasa aman dan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum serta menghormati dan menjunjung tinggi Hak asasi manusia (HAM). Untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional dalam rangka reformasi Polri tersebut diperlukan kemampuan intelektual atau pengetahuan anggota Polri yang mumpuni. Salah satu cara yang sudah dilakukan Polri adalah dengan membentuk lembaga pendidikan kepolisian.

Pendidikan Polri merupakan suatu proses untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang dibutuhkan dalam pemenuhan tuntutan tugas-tugas kepolisian. Selain itu pendidikan Polri juga merupakan suatu rangkaian kegiatan dari siklus pembinaan manajemen sumber daya manusia sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri tetap berpegang pada prinsip keterpaduan dengan tujuan untuk mengakomodir system pendidikan yang diterapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Pendidikan Polri diselenggarakan dengan mengintegrasikan aspek pengetahuan yang merupakan penekanan dari segi pendidikan sehingga akan lebih terlihat sempurna yaitu pengetahuan yang ada diaplikasikan dalam tugas-tugas kepolisian. Pendidikan yang diselenggarakan mempunyai tujuan yaitu untuk membentuk sumber daya manusia yang mempunyai keahlian-keahlian tertentu seperti komunikasi, negosiasi sehingga akan berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bertujuan untuk melengkapi sumber daya manusia Polri dengan pengetahuan (knowledge), keahlian (skill) dan tingkah laku (attitude) yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan tugas di lapangan.

Pembukaan UUD 45 telah memberi jaminan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Polri dalam rangka reformasi Polri ternyata ikut ambil bagian dalam mengimplementasikan norma yang terkandung dalam Pembukaan UUD 45 yakni dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan lembaga pendidikan yang salah satunya adalah Sekolah Polisi Negara (SPN). Sekolah Polisi Negara ini telah berdiri diberbagai wilayah di Indonesia dan salah satunya sedang dibangun di Gorontalo.

SPN merupakan salah satu bentuk perwujudan pendidikan di lingkungan Polri untuk memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat yang ingin menjadi anggota Polri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UUD 45 menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Polri dengan membentuk SPN di berbagai daerah telah ikut berperanserta dalam rangka mewujudkan hak konstitusional masyarakat yang dijamin dalam konstitusi kita yakni hak memperoleh pendidikan. Berdirinya SPN di Gorontalo akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan sekaligus menjadi anggota Polri yang diperkirakan pada tahun 2018 sebanyak 200-300 siswa calon bintara Polri.

Melalui SPN ini Polri telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mewujudkan hak konstitusionalnya yang diatur dalam Amandemen UUD 1945 yakni berupa hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat 2), hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3), berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1). Disamping tentunya hak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat 1).

Melalui system pendidikan Polri yang ada di SPN ini diharapkan akan dapat melahirkan sosok-sosok Polri yang profesional dan berkualitas. Selain memiliki kemampuan, skill, pengetahuan yang luas juga harus memiliki sikap, mental dan perilaku yang humanis, berwibawa dan cerdas, sesuai dengan filisofi pendidkan Polri yaitu Mahir, Terpuji dan Patuh Hukum. Kondisi semacam ini sangat diperlukan untuk menjawab tantangan Polri masa kini dan yang akan datang terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat yang semakin luas, tuntutan akan perubahan yang terjadi agar Polri lebih dapat bermitra dengan masyarakat sehingga akan menumbuhkan keyakinan baru dalam tubuh Polri melalui perubahan kultur/budaya kepolisian dari budaya militeristik menjadi budaya sipil. Perubahan ini diharapkan akan dapat mendorong terciptanya suatu kondisi yang baru di lingkungan kepolisian sehingga lama kelamaan akan muncul suatu hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat sehingga dapat mempertemukan polisi dan masyarakat dalam wadah kerjasama yang baik dan dalam hubungan kepercayaan yang kokoh dan kuat.

Penulis         : Meyske Abdullah S.Sos.,SH

Editor           : Umi Fadilah

Publish         : Fandi

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password