Percepatan Perang Gerilya PKL Kawasan Ekonomi Strategis Prasyarat Kembalikan Kedaulatan Ekonomi Bangsa Berdasarkan Pancasila

IMG_20170416_150725

Catatan : Irjen Pol Boy Rafli Amar ( Kadiv Humas Polri)

Tribratanews.polri.go.id – Mabes Polri, Berdasarkan Undang-Undang no 2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Masalah dalam negeri mulai dari masalah keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan permasalahan yang seringkali dijadikan parameter keberhasilan sebuah negara. Indonesia sendiri kerap mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah yang diakibatkkan oleh kondisi-kondisi sosial ekonomi seperti tingginya pertumbuhan populasi sektor informal yang sangat besar yang bersamaan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan penyerapan kerja yang rendah.

IMG-20170416-WA0041

Munculnya pengangguran dan berkembangnya sektor informal yang tidak tertata dengan baik menyebabkan ketertiban umum menjadi perhatian tersendiri.

Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Sedangkan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.

Ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah tanggung jawab dari setiap elemen masyarakat, mulai dari pemerintah,masyarakat, hingga instansi atau badan usaha, dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

PKL merupakan salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembang-kan usahanya. Peningkatan jumlah PKL di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan PKL.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Penataan PKL diatur dalam peraturan pemerintah tersebut bahwa koordinasi penataan PKL dilaksanakan melalui:
1.Pendataan dan pendaftaran PKL
2.Penetapan lokasi PKL
3.Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL
4.Peremajaan lokasi PKL
5.Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL

Berdasarkan statusnya, PKL dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:
PKL Liar
PKL liar adalah kelompok PKL yang tidak terkoordinir, tidak menetap atau pindah-pindah, dan sulit diidentifikasi.

PKL Terkoordinir
PKL terkoordinir adalah kelompok PKL yang memiliki koordinator dan mudah diidentifikasi meski di lapangan ada yang menetap dan masih ada yang berpindah-pindah.

PKL Binaan
PKL binaan adalah kelompok PKL yang terkoordinir, memiliki kepengurusan, dan mendapat binaan dari pemerintah melalui UKM.

PKL Terorganisir
PKL terorganisir adalah kelompok PKL yang sudah berbentuk organisasi, mendapat binaan dari pemerintah (meskipun masih ada yang belum mendapat binaan) dan mudah diidentifikasi.

Melalui kerjasama dan hubungan saling mendukung antar semua elemen masyarakat, PKL dapat menjadi bagian dari masyarakat dengan menyediakan kebutuhan secara cepat dan murah sekaligus menghidupkan kegiatan ekonomi dengan tertib dan harmonis.

IMG-20170416-WA0039
Untuk menciptakan ketertiban masyarakat, PKL haruslah terkoordinir, bertempat di lokasi yang tertata, aktif mengikuti berbagai pelatihan dan pemberdayaan tentang ekonomi, hukum, dan pengetahuan lain, serta mendapatkan perlindungan dan payung hukum. Selain itu, PKL harus bekerja sama dengan apparat terkait dalam menjaga kebersihan dan keamanan, dan menaati peraturan dan prinsip-prinsip dasar, yaitu tertib, indah, aman, dan bersih. Tertib artinya PKL berada dalam posisi rapi, terkumpul, menggunakan gerobak dorong, dan berada di lokasi-lokasi yang disediakan. Indah berarti menampilkan dagangan dengan indah dan ramah lingkungan. Aman berarti PKL tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, tidak menjadi pangkalan pencopet, penjudi, atau pemabuk, dan tidak memaksa pembeli. Bersih berarti menjaga kebersihan sampah, kebersihan lingkungan dan menghilangkan bau tidak sedap.

Ancaman Dari Luar

Masalah yang di hadapi di Indonesia tentunya bukan hanya masalah dalam negeri. Seiring dengan pesatnya Globalisasi muncul isu atau masalah tidak hanya berdampak pada satu negara atau kawasan, namun berdampak juga terhadap negara atau kawasan lain disekitarnya atau bahkan yang jauh sekalipun. Hal ini karena lingkungan internasional sudah semakin tanpa batas-batas yang kasat mata ataupun yang membatasi. Hal ini tidak hanya dalam satu bidang saja, namun hampir seluruh aspek-aspek yang ada, termasuk juga keamanan.
Kini kejahatan pun telah menembus batas-batas Negara, isu kejahatan transnasional (transnational crimes) berupa terorisme, penyelundupan, pembajakan, human trafficking, dan lainnya kemudian menjadi trend. Secara konsep, transnational crime merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan.

Kejahatan Transnasional (transnational crime) merupakan kejahatan yang mengemuka di abad ke-21 seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era globalisasi. Fenomena ini tidak saja mengancam state souvereignity tapi juga masyarakat international, oleh karena itu PBB telah mengesahkan UN Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) atau yang dikenal dengan sebutan Palermo Convention pada Plenary Meeting ke-62 tanggal 15 November 2000.

Menurut Bassiouni (1986) Transnasional Crime adalah suatu tindak pidana internasional harus mengandung tiga unsur yakni : unsur internasional; unsur transnasional; dan unsur kebutuhan (necessity).

Unsur internasional ini meliputi unsur ancaman secara langsung terhadap perdamaian dunia; ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia; dan menggoyahkan perasaan kemanusiaan.

Unsur transnasional meliputi unsur : tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara; tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara; dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas teritorial suatu negara.

Unsur kebutuhan (necessity) termasuk ke dalam unsur kebutuhan akan kerjasama antara negara negara untuk melakukan penanggulangan

Pada tahun 1995 saja, PBB telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu:
1.      money laundering (pencucian uang)
2.      terrorism (terorisme)
3. theft of art and cultural objects (pencurian objek seni dan kebudayaan)
4. theft of intellectual property (pencurian karya intelektual)
5.      illicit arms trafficking (perdagangan gelap tentara dan senjata)
6.      aircraft hijacking (pembajakan pesawat)
7.      sea piracy (bajak laut)
8.      insurance fraud (penipuan)
9.      computer crime (kejahatan cyber)
10.  environmental crime (kejahatan terhadap lingkungan)
11. trafficking in persons (penyelundupan manusia)
12.  trade in human body parts (perdaganagn bagian tubuh manusia)
13.  illicit drug trafficking (penyelundupan obat bius)
14.  fraudulent bankruptcy (kecurangan)
15.  infiltration of legal business (penyusupan bisnis legal)
16.  corruption (korupsi)
17.  bribery of public (penyogokan pejabat publik)
18.  and bribery of party officials (penyogokan pejabat partai)

Di tingkat regional, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan sejak pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau Pasar Bebas ASEAN tahun 2016. Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat menjelang pemberlakuan pasar bebas Asean pada akhir 2016 mendatang. Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

MEA adalah sebuah agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan, jika tidak, meminimalisasi hambatan-hambatan di dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan, misalnya dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi.

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Dengan adanya perdagangan bebas, Indonesia akan mampu meningkatkan ekspor akan tetapi juga harus waspada akan resiko kompetisi (competition risk) yang muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Indonesia sendiri.

Dari sisi investasi, Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

Dari sisi ketenagakerjaan, MEA dapat memunculkan risiko ketenagakarejaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia masih berada pada peringkat keempat di ASEAN.

Permasalahan yang ada dari sisi tenaga kerja tidak terlepas dari kualitas yang rendah, seperti tingkat pendidikan dan keahlian yang belum memadai.  Dari data yang dilansir Tempo, jumalah tenaga kerja Indonesia pada Februari 2014 sebesar 125,3 juta orang dengan jumlah pekerja 11,2 orang. Namun, ini tidak dapat diimbangi dengan kualitas pendidikan yang dimiliki oleh pekerjanya. Mayoritas tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar dan lebih banyak bekerja di sektor informal.

Terobosan Pemerintah untuk memberikan bebas visa kunjungan kepada 169 negara, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan, juga menuai dampak negatif bagi Indonesia. Kasus semakin banyaknya narkoba masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan masuknya tenaga kerja asing illegal merupakan contohnya.

Tantangan Dari Dalam Negeri
Dari dalam negeri, hajatan pilkada serentak yang digelar di 269 daerah di Indonesia juga memicu masalah yang dapat mengancam bangsa ini sendiri. Munculnya ujaran kebencian (hatespeech) merupakan tantangan yang cukup serius dan perlu ditanganin secara serius. Alih-alih mendapat dukungan politik, tidak jarang para oknum melakukan berbagai cara untuk saling menjatuhkan. Usaha menurunkan elektabilitas lawan tidak jarang dilakukan melalui penyebaran isu-isu bohong hingga memicu pertikaian. Meski masayarakat sudah semakin dewasa, namun ancaman kekerasan dan konflik sosial baik fisik maupun non fisik tetap perlu ditangani secara serius. Banyak riset menunjukkan, hubungan kekerasan dan pilkada tak selalu seperti kompor dan api. Bahan baku konflik sudah hadir sebelum pilkada, bahkan jauh sebelumnya. Misalnya isu Kristenisasi, aliran sesat, stigma kafir, ateis, atau komunis. Maka, momen politik seperti pilkada sering kali menjadi arena berbagai aktor (politisi, birokrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat) mengangkat sentimen intoleransi keagamaan yang sudah ada itu untuk mobilisasi elektoral.

Ancaman lain yang membahayakan kemanan bangsa dan negara yang kini sedang dihadapi Indonesia adalah terorisme. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, oleh karena itu memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi.

Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Isu terorisme telah muncul sejak lama di Indonesia, yakni sejak zaman DI/TII di dekade 50-an. Menuut catatan BNPT, setelah penumpasan besar-besaran DI/TII oleh militer negeri ini, sebenarnya masih tersisa kelompok-kelompok kecil yang melanjutkan gerakan tersebut.

Akibat aksi terorisme di Indonesia BNPT mengumumkan dari tahun 2000 sampai 2016 sebanyak 503 orang meninggal dan 1.534 orang luka-luka. Adapun jumlah teroris yang di hukum mencapai 242 orang dan tersebar di 70 rutan dari total 1143 orang yang ditangkap dan diproses hukum. Sebanyak 536 mantan teroris telah dilepaskan. Sementara itu jumlah yang dilepaskan tanpa bukti yang cukup adalah sebanyak 98 orang. 16 kasus terorisme yang terjadi sepanjang tahun itu adalah kasus bom bunuh diri dan mengakibatkan 127 orang diduga teroris tewas di tempat kejadian.

Upaya Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan dan Penguatan Indonesia dari Dalam.

Dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan, daya saing ekonomi bangsa hadapi pasar bebas, setiap elemen masyarakat harus bersinergi dan bekerja sama. Mulai dari masalah ketertiban masyarakat, dimana pemerintah adalah mitra dalam penanganan PKL yang mengambil alih peran pembinaan bagi PKL. Polisi menertibkan dan memastikan PKL tidak menjadi sarang penjahat serta tidak menganggu ketertiban umum dan lalu lintas. Dari sisi masyarakat harus terbuka dan menerima keberadaan PKL.

Dan PKL itu sendiri yang memiliki kesadaran untuk menciptakan suasana harmonis dengan menaati setiap peraturan penertiban, juga melakukaan koordinasi dan mendaftarkan diri agar menjadi PKL binaan yang mendapat perlindungan dan payung hukum. Melalui penguatan PKL sebagai unsur yang menghidupkan perekonomian nasional, Indonesia akan mampu menghadapi berbagai ancaman dari luar.

Pada akhirnya PKL tidak lagi dipandang sebagai aktivitas illegal. PKL dapat menjadi solusi atas tingginya angka pengangguran di Indonesia dan lemahnya penyerapan tenaga kerja di sektor swasta. PKL sebagai sektor informal tidak lagi dapat diabaikan dan justru diberdayakan untuk menggerakan perekonomian nasional. Persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat dihadapi dengan sumber daya manusia bidang informal yang telah dibina dan ditingkatkan kompetensinya. Dan dengan makin berkurangnya pengangguran, potensi masyarakat Indonesia melakukan aksi kejahatan juga dapat ditekan. Melalui harmonisnya pemerintah, aparat keamanan (kepolisian), dan masyarakat ekonomi lemah, tidak ada lagi perasaan didiskriminasi yang memicu perselisihan.

Masyarakat akan memiliki ketahanan dalam menghadapi masuknya pengaruh negatif dan menyebarnya isu kebencian, menuju persatuan dan kesatuan Indonesia.(*)

Editor : Umi Fadilah

Publish : Jefri / Alam

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password