Wakapolres Brebes Mediasi Tuntutan Warga Terkait Pembangunan Pembangkit Bio Thermal PT SAE

Tribratanews.polri.go.id Brebes – Bertempat di Ruang Rapat Setda Kabupaten Brebes yang dipimpin langsung oleh Sekda Brebes Emastoni Azam, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) antara PT SAE (Sejahtera Alam Energi) Jakarta, Pemkab Brebes beserta instansi terkait lainnya dengan masyarakat Desa Pandansari  dan Wanareja Kecamatan Paguyangan guna membahas permasalahan dampak lingkungan akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di kedua desa tersebut, Jumat siang(31/3).

Hadir dalam Rakor tersebut antara lain Bupati Brebes yang diwakili Sekda Emastoni Ezam, Dandim 0713/Brebes Letkol Inf. Ahmad Hadi Hariono, Kapolres Brebes yang diwakili Wakapolres Brebes Kompol Mashudi, Kasat Intelkam Polres Brebes AKP Sartono, Asisten II Setda Brebes Ir. Mohammad Iqbal, Ka Balai Pengkajian, Pengawasan, Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral Tegal Boediyo Darmawan, Ka Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kab. Brebes yang diwakili Moh. Ikhsanudin, Camat Paguyangan Akhmat Hermanto, PT. SAE Jakarta yang diwakili Hermanto, perwakilan warga masyarakat/Koorlap Desa Pandansari dan Wanareja Kecamatan Paguyangan Irwan Susanto serta Kades Pandansari  Paguyangan.

Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari Rakor yang menghasilkan kesepakatan bersama antara FKMPW (Forum Komunikasi Masyarakat Pandansari dan Wanareja) dengan PT SAE Proyek Nasional Geothermal Baturraden yang  menyepakati 9 poin tuntutan warga desa terdampak akibat pembangunan PT SAE tersebut yang menurut warga dari kedua desa terdampak tersebut belum dilaksanakan oleh SAE.

DOK_3804

Koorlap Desa Pandansari dan Wanareja Irwan Susanto yang mewakili kedua desa tersebut menyampaikan aspirasi dari warga masyarakat dalam permintaan perealisasian kesepakatan antara PT SAE dengan FKMPW yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Persamaan Persepsi yang berisi 9 tuntutan warga masyarakat dua desa itu yang belum terealisasi dan belum adanya langkah nyata dari PT SAE tersebut. Dari 9 tuntutan warga tersebut, 2 yang menjadi titik berat tuntutan yaitu perbaikan jalan yang rusak dan supplai air bersih warga yang tercemar lumpur akibat eksplorasi SAE tersebut, sehingga warga masyarakat merasa kesepakatan tanggal 12 Maret 2017 beberapa waktu yang lalu belum direalisasi oleh PT. SAE.

Dalam menyikapi hasil kesepakatan bersama tanggal 12 Maret 2017 kemarin, PT SAE akan segera mengambil langkah kongkret pertama yaitu perbaikan infrastruktur jalan yang rusak dengan penambalan jalan yang akan dimulai pada Senin Tanggal 03 April 2017 yang disampaikan oleh perwakilan dari SAE  Hermanto. Sedangkan untuk perbaikan infrastruktur yang lain akan menunggu kolaborasi antara SAE, Pemkab Brebes (Dinas PU) dan pihak terkait lainnya yang juga merupakan pengguna jalan bersama yang menjadi obyek perbaikan tersebut.

Rakor tersebut ditutup langsung oleh Sekda Brebes dengan hasil kesepakatan bahwa PT. SAE akan mengambil langkah nyata yaitu memulai perbaikan jalan pada Tanggal 03 April 2014 kemudian untuk perbaikan infrastruktur lainnya akan segera menyusul menunggu kolaborasi antara PT SAE, Pemkab. Brebes dan pihak terkait lainnya yang menggunakan fasilitas jalan umum tersebut. (Hms Res BBS)

Admin Polri56607 Posts

tribratanews.polri.go.id "Portal Berita Resmi Polri : Obyektif - Dipercaya - Patisipatif"

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password