Pesan Moral Kapolri di Balik Pidatonya Soal Percaturan Politik Global

Tribratanews.polri.go.id – Mabes Polri, Kapolri Jenderal Pol Drs Tito Karnavian, MA., Ph.D. sejak dilantik sebagai orang nomor satu di tubuh kepolisian pada 13 Juli 2016, aktif memberikan kuliah umum di kampus – kampus, Perguruan Tinggi, dan berdialog dengan forum-forum aktivis mahasiswa.

Di depan peserta, Kapolri memberikan paparan yang komprehensif tentang berbagai dinamika dalam percaturan politik global.

Mantan Kepala BNPT itu mengingatkan, pentingnya mahasiswa memahami sejarah dan peta politik global, pandai menganalisa situasi, tidak gegabah menyatakan pro atau kontra terhadap hal – hal baru, juga tidak mudah terprovokasi oleh informasi palsu atau tidak jelas sumbernya.

IMG-20170324-WA0111

“Indonesia tidak berada di ruang vakum yang terisolasi, namun menjadi bagian dari sistem dunia yang saling berinteraksi,” kata Kapolri.

Peneliti senior Indonesia Public Insitute (IPI), Karyono Wibowo mengaku, tertarik dengan paparan Jenderal Tito tentang peta politik internasional serta pengaruhnya terhadap ekonomi, politik, dan keamanan di Indonesia.

“Itu bagus dan penting untuk dipahami kita semua, bukan cuma mahasiswa,” kata Karyono, Jumat (24/3).

Menurut Karyono, “Dengan memahami peta percaturan politik global dan di mana posisi Indonesia berada, kita bisa mawas diri, tidak mudah merasa heran atau terkagum melihat perkembangan keadaan. Juga tidak kagetan, yang bisa memancing sikap reaktif. Intinya selalu siap menghadapi perubahan situasi. Dalam filosofi Jawa, dua sikap ini disebut dengan ojo gumunan dan ojo kagetan. Satu sikap lainnya adalah ojo dumeh, jangan mentang-mentang, karena zaman dan nasib manusia selalu berubah.”

IMG-20170324-WA0044

Karyono menyebut beberapa penjelasan Kapolri yang menarik. Pertama, penjelasan tentang fenomena non-state actor, terutama yang negatif seperti Al Qaida dan ISIS, dan jaringannya di Indonesia yang berpaham radikal. Menurutnya, tidak banyak pakar politik internasional yang mampu menjelaskan isu ini dengan baik.

Kedua, penjelasan tentang politik dua kaki yang dijalankan Presiden Soekarno di era perang dingin. Tidak memihak Blok Timur yang komunis, juga tidak memihak Blok Barat yang liberal/kapitalis.

“Banyak orang menuduh Presiden Soekarno terlalu pro kepada Blok Timur. Padahal tidak, karena Bung Karno berada di tengah, dan menjadi tokoh utama pembentukan Gerakan Non Blok,” kata Karyono, yang semasa mahasiswa dikenal sebagai aktivis GMNI.

Ketiga, kata Karyono, “Tito bisa menjelaskan secara runtut dan detail tentang perkembangan peta politik global, sejak perang Dunia I dan II, era perang dingin, gelombang demokrasi liberal yang menumbangkan banyak rezim otoritarian di dunia termasuk Indonesia, serta persaingan terkini antara AS Vs China dan pengaruhnya terhadap Indonesia.”

IMG-20170324-WA0110

Menurut Karyono, penjelasan yang komprehensif itu, tentu tidak terlepas dari background Tito Karnavian sebagai perwira polisi yang well educated.

“Kalau kita baca biografinya, dia ini kan lulusan terbaik Akpol angkatan 1987 dan meraih bintang Adhi Makayasa. Dia meraih MA di bidang police studies dari Universitas di Inggris. Juga meraih Ph.D. di bidang strategic studies dari Nanyang Technological University, di Singapura. Saya tertarik untuk diskusi sama Mas Tito,” kata Karyono.

IMG-20170324-WA0045

Lima Poin Penting

Paparan Kapolri tentang sejarah dan percaturan politik global, secara umum dapat disarikan menjadi 5 poin penting, seperti berikut ini.

Era Perang Dingin

Setelah Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan Jerman dan Jepang, dunia memasuki era perang dingin (1945-1990) antara Blok Barat yang berpaham liberal/kapitalis Versus Blok Timur yang berideologi komunis. Di era ini ada keseimbangan kekuatan (balance of power) antara AS beserta negara-negara sekutunya melawan Uni Sovyet beserta negara sekutunya. Kedua negara super power itu tidak mau berperang secara langsung karena sama-sama punya senjata nuklir. Maka, perang yang terjadi adalah non-traditional war atau sering disebut sebagai proxy war, yakni perang dengan menggunakan pihak ketiga.

Di era perang dingin, Indonesia punya posisi tawar (bargaining position) yang cukup kuat terhadap Blok Barat dan Blok Timur. Apalagi, Presiden Soekarno sangat disegani di Gerakan Non Blok (GNB). Saat itu Bung Karno cukup berhasil menjalankan politik luar negeri dua kaki, dengan merangkul kedua Blok, satu saat mendekat ke Barat dan di saat lain mendekat ke Blok Timur.

Meski Barat menganggap Bung Karno lebih condong ke Moskow dan Beijing, tapi AS dan sekutu-sekutunya tetap berkepentingan untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia agar negara ini tidak dikuasai oleh komunis. Di era Orde Baru, Indonesia juga menerima manfaat dari adanya dua kekuatan superpower ini, dimana Blok Barat mendukung penuh kepemimpinan Presiden Soeharto untuk mencegah agar komunis tidak kembali bangkit di Indonesia.

Gelombang Demokrasi Liberal

Tahun 1990, Blok Timur kalah yang ditandai oleh bersatunya dua negara Jerman dan pecahnya Uni Sovyet menjadi beberapa negara. Yugoslavia juga pecah menjadi Serbia, Kroasia, dan Bosnia. Sejak itu, dunia mengalami situasi monopolar, yakni didominasi oleh AS dan para sekutunya yang berideologi liberal. Selanjutnya, dunia dilanda gelombang demokrasi liberal seperti ditulis oleh Fukuyama dalam bukunya “The End of History and The Last Man”. Negara-negara yang otoritarian, atau tidak menerapkan sistem demokrasi, satu persatu jatuh.

“Indonesia terlambat menyadari fenomena ini sehingga tidak cepat melakukan adaptasi. Maka, rezim pemerintahan Orde Baru termasuk dalam kelompok yang pertama tumbang terhempas gelombang demokrasi liberal,” kata Kapolri.

Kapolri berpendapat, jatuhnya Pemerintahan Soeharto tidak murni karena faktor dalam negeri, melainkan ada faktor setting dari luar negeri karena Indonesia dianggap sebagai negara totaliter. Prosesnya diawali oleh krisis finansial, diduga akibat peran George Soros yang menjalankan operasi untuk menghantam nilai mata uang di beberapa negara Asia Tenggara. Tahun 1997 mata uang Thailand, Bath, jatuh. Selanjutnya nilai kurs rupiah juga jatuh hingga dalam beberapa bulan melemah tajam dari Rp2.400 per dolar AS menjadi Rp15.000 per dolar AS. Perbankan menaikkan bunga sampai 50% untuk mencegah agar nasabah tidak menarik uangnya atau rush. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak, terjadi chaos di masyarakat, Presiden Soeharto akhirnya mundur pada Mei 1998.

“Lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999, yang kita rasakan pahit, juga tidak terlepas dari peran diplomasi AS dan Australia yang mendesak PBB agar membuat resolusi tentang referendum di Timor Timur,” kata Jenderal Pol Drs Tito Karnavian, MA., Ph.D.

Suka atau tidak suka, kata Jenderal Tito, sejak tahun 1999 Indonesia sudah memasuki era demokrasi liberal yang ditandai dengan menguatnya peran parlemen, kuatnya pengaruh media sebagai pilar keempat demokrasi, supremasi hukum, dan menguatnya HAM. Di bidang ekonomi juga terjadi liberalisasi di sektor keuangan dan perdagangan.

Menurut Kapolri, demokrasi pada satu sisi positif, tapi jika terlalu liberal dan diterjemahkan sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya, justru bisa menjadi faktor pemecah belah bangsa. Jika demokrasi liberal diterapkan pada masyarakat yang struktur demografinya didominasi lower class, akan membuat masyarakat bawah mengental primordialismenya, sehinga berpotensi menimbulkan konflik suku, agama, ras, dan antargolongan. Masyarakat kelas bawah juga mudah dimanipulasi dan didikte oleh kelompok menengah atas yang memiliki kekuasaan, punya uang, menguasai media, dan lainnya.

Jenderal Tito menjelaskan perbedaan pilihan antara Indonesia dan Malaysia. Mantan PM Malaysia Mahatir Muhammad, pernah menjelaskan bahwa ada dua arah dalam menjalankan negara, salah satunya harus diprioritaskan, yaitu jalan demokrasi atau jalan kesejahteraan. Malaysia memilih jalan kesejahteraan lebih dahulu, juga Singapura.

Dunia Memerlukan Superpower Baru

Situasi dunia yang monopolar, kata Jenderal Pol Drs Tito Karnavian,M.A,.Phd, merugikan negara-negara berkembang dan anggota GNB seperti Indonesia karena tak lagi memiliki posisi tawar yang kuat. Agar terjadi balance of power di tataran global, perlu ada superpower baru sehingga situasi global menjadi bipolar atau tripolar.

Menurut Kapolri, syarat utama suatu negara bisa menjadi superpower, pertama adalah berpenduduk besar sehingga punya angkatan kerja besar yang dapat menggerakkan mesin produksi dalam skala besar. Kedua, punya sumber daya alam yang besar juga untuk memacu produksi. Ketiga, punya kelas menengah yang besar dan menguasai teknologi.

Negara apa saja yang memenuhi syarat itu? Jenderal Pol Drs Tito Karnavian,M.A,.Phd menyebut, AS sudah jelas merupakan superpower. Rusia juga sudah menjadi superpower karena punya penduduk besar, menguasai teknologi, wilayahnya terbentang sangat luas dengan 11 time zone, dan punya sumber daya alam melimpah. India dan Indonesia sebetulnya memenuhi syarat untuk menjadi negara superpower, namun lower class di kedua negara ini masih sangat besar. Lower Class di India bahkan jauh lebih besar dari Indonesia. China, dengan perkembangan teknologi dan ekonominya saat ini, merupakan negara yang paling berpotensi menjadi super power baru.

Jenderal Tito menceritakan perubahan dahsyat negara China yang ia saksikan sendiri. Pada tahun 1998, saat pertama ke Beijing, ia melihat masih banyak sepeda di jalan – jalan protokol. Tahun 2000 saat kembali ke Beijing sudah banyak sepeda motor. Tahun 2004 saat mengikuti sebuah konferensi internasional, ia melihat banyak gedung bertingkat baru dan mobil bagus di Beijing. Tahun 2010, Tito mengaku kaget melihat perubahan drastis Kota Beijing, mulai dari MRT, mobil-mobil bagus bersliweran, dan tidak ada lagi pemukiman kumuh.

“Sekitar delapan bulan lalu saya kembali ke sana, lebih kaget lagi melihat fly over dan highrise building baru ada di mana-mana. Kota Jakarta terasa seperti kampung jika dibandingkan dengan Beijing dan Shanghai saat ini. Di saat yang sama, Kota New York saya lihat tidak banyak berubah,” kata Jenderal Tito.

Kebangkitan China dengan kekuatan ekonominya, menurut Tito, bagus untuk menciptakan keseimbangan dunia. Ditambah dengan Rusia, situasi dunia berpotensi menjadi tripolar. Situasi ini bagus untuk negara seperti Indonesia, karena jika kita ditekan oleh satu superpower, kita bisa mengadu kepada dua superpower lainnya.

Peluang Bagi Indonesia

Di tengah dinamika persaingan AS dan China saat ini, Indonesia punya tiga pilihan seperti di era perang dingin. Pertama, Indonesia ikut ke salah satunya dengan risiko akan dimusuhi oleh satu lainnya. Kedua, memusuhi keduanya dengan risiko akan dihimpit oleh dua kekuatan besar itu. Ketiga, Indonesia merangkul keduanya dengan strategi sedemikian rupa agar keduanya mendukung kepentingan nasional Indonesia.

“Saya pilih opsi yang ketiga. Yang terpenting, mereka jangan sampai terlalu dominan dan kemudian mengacak-acak kedaulatan negara kita. Sederhananya, kita ambil uangnya tapi kita yang mengatur,” kata Mantan Kapolda Metro Jaya dan Kepala BNPT Ini.

Jenderal Pol Drs Tito Karnavian,M.A,.Phd menyebut beberapa peluang yang bisa diambil dari kebangkitan ekonomi China, seperti juga yang dilakukan oleh banyak negara yang kini mendekat ke negara itu. Salah satunya adalah pariwisata. Pertumbuhan pesat ekonomi China dalam 10 tahun terakhir telah melahirkan banyak orang kaya baru (OKB). Mereka itulah yang kini membanjiri tempat-tempat wisata di seluruh dunia, mulai dari Tokyo, New York, London, Singapura, Thailand, termasuk Bali dan beberapa kota di Indonesia.

“Turis di Bali dulu didominasi dari Australia. Sekarang, turis asing yang mengisi hotel-hotel berbintang di Bali, banyak asal China. Demikian juga dengan Manado, sekarang kewalahan menyediakan kamar hotel dan restoran untuk melayani melonjaknya turis asal China yang terbang langsung ke kota itu,” kata Jenderal Pol Drs Tito Karnavian, MA., Ph.D.

Dua peluang lainnya, adalah di sektor properti dan menarik investasi untuk berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur.

Menurut Jenderal Pol Drs Tito Karnavian, MA., Ph.D. Amerika tetap penting bagi Indonesia. Tapi, melihat arah kebijakan Presiden Donald Trump yang proteksionis dan mengedepankan kepentingan dalam negerinya (America First), saat ini Indonesia sulit berharap kepada AS dari sisi ekonomi.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini, juga menyinggung soal adanya pandangan yang mempersoalkan sektor swasta di dalam negeri yang dikuasai para Taipan atau pengusaha keturunan Tionghoa.

“Yang memberi peluang mereka sehingga jadi besar itu siapa? Apa pemerintahan sekarang yang baru berumur dua tahun lebih? Para Taipan itu sudah besar, jauh sebelum masa Pemerintahan yang sekarang,” ujarnya.

Jenderal Pol Drs Tito Karnavian,M.A,.Phd. mengemukakan, untuk kemajuan di bidang ekonomi, Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan belanja APBN yang jumlahnya kurang dari Rp 2.000 triliun. Perlu mengundang sektor swasta, baik dari luar negeri maupun sektor swasta dalam negeri.

Fenomena Non-State Actor

Non-state actor adalah pelaku – pelaku bukan negara yang punya pengaruh besar terhadap suatu negara dan bahkan punya jaringan internasional yang kuat. Yang menonjol antara lain Palang Merah Internasional, FIFA sebagai badan internasional yang mengendalikan olahraga sepakbola di dunia, berbagai lembaga keuangan tingkat dunia, dan ILO yang mengorganisir buruh sedunia.

Organisasi internasional yang mengendalikan aksi-aksi terorisme di dunia juga termasuk dalam kelompok non-state actor yang pergerakannya bersifat tertutup. Antara lain Al Qaida, ISIS, dan organisasi-organisasi yang merupakan jaringannya. ISIS misalnya, jelas bukan negara, tapi punya kemampuan finansial dan kekuatan militer yang sangat besar.

Indonesia yang kaya sumber daya alam dan punya posisi strategis secara geopolitik di kawasan Pasifik, saat ini menjadi incaran kelompok non-state actor untuk menanamkan pengaruhnya. Negara-negara besar seperti AS dan China yang saat ini bersaing di kawasan Pasifik juga berebut untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia.

“Pergulatan politik internasional tentu akan memberikan pengaruh terhadap stabilitas nasional Indonesia. Tidak mustahil, kekuatan-kekuatan dari luar itu akan menggunakan kekuatan yang ada di dalam negeri untuk menjadi alat kepentingan mereka,” kata Kapolri.

Dalam konteks itu, Tito menegaskan perlunya bangsa Indonesia untuk terus memperkuat persatuan dan ketahanan bangsa. Jika tidak, Indonesia akan mudah dimasuki oleh paham-paham asing yang radikal dan tidak sesuai dengan falsafah Pancasila. Pada akhirnya, pengaruh asing itu bisa memecah belah bangsa Indonesia.

Tito mengingatkan, radikalisme dan terorisme tidak dapat diidentikkan dengan salah satu agama, termasuk Islam. Terorisme biasanya dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada masyarakat sipil non kombatan dengan tujuan politik dan ideologi. Tipologinya banyak.

Aksi teror yang dilakukan oleh sekte Aum Shin Rikyu dengan meledakkan gas sarin di kereta bawah tanah di Jepang dilakukan oleh ekstremis Budha. Aksi teror di Irlandia Utara terkait konflik antara Kristen Katolik dan Protestan. Bom Oklahoma yang meledakkan gedung FBI dilakukan oleh ekstremis kristen. Di Sri Lanka juga demikian, selain alasan kesukuan (Tamil Tiger) juga ada konflik agama antara Hindu dan Budha.

Menurut Jenderal Pol Drs Tito Karnavian, MA., Ph.D. saat ini memang terjadi fenomena baru yang disebut Islamically inspired terrorism, yaitu gerakan radikal yang menggerakkan pengikutnya melalui doktrin agama Islam yang disalahtafsirkan. Kelompok ini sekarang juga berkembang di Indonesia.

IMG-20170324-WA0109

Jenderal Pol Drs Tito Karnavian, MA., Ph.D. mengajak perguruan tinggi untuk berperan serta menangkal paham radikal dengan cara melakukan kajian yang kritis terhadap ideologi tersebut, memberi penjelasan kepada masyarakat, dan melakukan counter terhadap radikalisme.(*)

Editor : Umi Fadilah

Publish : Alam/Veri

Sumber : beritacenter.com

 

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password