Pemolisian Media Sosial, Wagub Kalbar Ajak Masyarakat Perangi Hoax


Tribratanews.polri.go.id, Polda Kalbar – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya mengajak masyarakat Kalbar untuk menyatakan perang terhadap berita Hoax, yang kerap menimbulkan perselisihan dan masalah di tengah masyarakat.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi telah mendominasi setiap aspek kehidupan mulai dari sektor ekonomi, komunikasi, kesehatan bahkan sampai pendidikan. Ketergantungan kita terhadap teknologi mempunyai peran yang sangat penting menjadikannya sebagai suatu hal yang dapat membantu, mengubah atau bahkan membentuk sebuah

masaIMG_8495 depan yang lebih berkesinambungan,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya saat memberikan sambutan pada acara Deklarasi Masyarakat Kalbar Anti Hoax di Halaman Kantor Gubernur, di Pontianak, Senin.

Christiandy mengatakan, realitas saat ini, berita bohong (hoax) semakin meningkat di dalam masyarakat dan dikhawatirkan akan menjadi masalah jika tidak dikendalikan. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk melaksanakan Deklarasi Masyarakat Kalimantan Barat Anti Hoax sebagai respon atas maraknya informasi berbasis media sosial.

“Karena, dengan semakin baiknya infrastruktur digital, cenderung dimanfaatkan untuk menyebarkan kabar hoax yang masih perlu dipastikan keakuratannya maupun kejelasan sumbernya,” tuturnya.

Pada kegiatan deklarasi anti hoax tersebut, dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang di wakili Dirjen Aplikasi Informatika, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, para Anggota Forkompinda Prov Kalbar, termasuk peserta yang hadir Deklarasi Masyarakat Kalimantan Hoax ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), Mitra Diskpminfo, Komunitas Penggiat Komunikasi dan Informasi Kalbar, Mahasiswa maupun Pelajar dengan target berjumlah 1000 (seribu) orang.

“Maraknya berita bohong atau Hoax di Indonesia termasuk di Kalimantan Barat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Berita bohong yang dikirimkan atau di-share tersebut, bukankah tanpa tujuan atau kepentingan tertentu, hal itu selain untuk keuntungan pribadi seperti materi, juga dimaksudkan untuk tujuan yang lain, seperti tujuan politis misalnya,” katanya.

IMG_8497

Hal itu bisa terjadi, karena oknum tersebut atau pihak tertentu tersebut mungkin takut untuk menjatuhkan lawan politiknya secara terbuka sehingga memanfaatkan berita bohong.

“Hal-hal seperti inilah yang harus kita lawan dan kita tolak bersama-sama, kita semua harus mengambil peran dan berani melawan penyebar berita bohong,” kata Christiandy.

Dia menambahkan, maraknya berita bohong tersebut dapat menimbulkan keresahan, kegelisahan di lingkungan masyarakat dan mengakibatkan situasi tidak aman, tidak kondusif bahkan dapat menimbulkan gesekan yang menjurus pada pertikaian dan konflik. Hal ini tentu harus kita cegah bersama-sama, apalagi integrasi bangsa menjadi taruhannya.

“Provinsi Kalimantan Barat, saya yakin bahwa kehidupan demokrasinya sudah semakin baik, karena sudah teruji berkali-kali dalam proses Pilkada serentak yang berjalan dengan sangat baik dan demokratis. Oleh karena itu mari kita jaga dan kita pelihara situasi dan kondisi daerah yang sudah kondusif, aman dan damai ini,” tuturnya.

Lanjutnya lagi, mengingat dampak negatif dari penyebaran berita bohong (Hoax) ini bersifat masif, maka perlu diingatkan kembali kepada seluruh Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya dan seluruh warga masyarakat Kalimantan Barat agar berani mengatakan tidak dan menolak berita-berita hoax.

“ASN harus bisa menjadi teladan yang baik dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial dengan baik. Gunakan media tersebut hanya untuk hal-hal yang positif dan produktif, karena banyak aspek kehidupan yang bisa dikembangkan dan ditingkatkan, misalnya untuk pengembangan usaha/bisnis, terutama bagi UMKM dan sebagainya,” ungkapnya.

IMG_8498


Ditempat yang sama Kabidhumas Polda Kalbar AKBP Sugeng Hadi Sutrisno yang turut hadir dalam acara ini menambahkan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diancam pidana maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal Rp 1 Miliar sebagaimana tertuang dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang nomer 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Untuk itu Polri telah membentukan Biro Multimedia sebagai tindakan aktif Polri dalam mengatasi hegemoni media sosial, yang bertugas memantau dan menganalisa, sebagai Pemolisian Media Sosial (Social Media Policing), Pemolisian Media Sosial adalah upaya penyelenggaran kegiatan kepolisian yang bersifat interaktif dalam berhubungan dengan masyarakat yang berbasiskan teknologi informasi, yang berberan berpatroli di Media Online untuk mengedukasi masyarakat agar mampu memilah, memilih dan menerima berita atau informasi yang benar serta mampu menolak informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Data data yang ada saat ini pengguna Media Sosial, pengguna internet melalui komputer 67,2 juta atau 50,7% diseluruh Indonesia dan Total pengguna internet melalui ponsel 63,1 juta atau 47,6% artinya kebanyakan masyarakat Indonesia mengakses internet tanpa kenal
waktu dan tempat, terjadi secara cepat melalui ponsel, ” pungkasnya.

Penulis: Cucu Safiyudin

Editor : Umi Fadilah

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password